Hukum Poligami, Jumlah Istri dan Syarat Adil Dalam Poligami oleh Rahmat Yudistiawan

BAB I

PENDAHULUAN

Poligami  dahulu  dilakukan oleh banyak lelaki terhormat, serta diterima tanpa menggerutu oleh perempuan-perempuan yang dimadu. Sementara orang berkata bahwa poligami lahir akibat  penguasaan dan penindasan lelaki atas perempuan. Tetapi pendapat ini tidak sepenuhnya benar, karena sejarah umat manusia pun pernah mengenal dan membenarkan sistem poliandri. Will Durant sejarawan Amerika dalam bukunya The Lesson of History menunjuk antara lain Tibet, sebagai lokasi maraknya poliandri. Nah apakah ini berarti bahwa di sana terjadi dominasi kekuasaan perempuan atas lelaki? Ternyata tidak! Kondisi perempuan di Barat pada abad-abad pertengahan tidak lebih baik – kalau enggan berkata  lebih buruk — daripada  kondisi perempuan di Timur, sebagaimana diakui oleh penulis-penulis Barat yang objektif.  Namun demikian, mengapa poligami di Barat tidak semarak di Timur? Jadi, masalahnya bukan  akibat penindasan lelaki atas perempuan, apalagi bukankah  sekian banyak perempuan  yang dijadikan isteri kedua atau ketiga, justru secara sadar dan suka rela bersedia untuk dimadu? Seandainya mereka – dahulu atau kini – tidak bersedia, pasti jumlah lelaki yang berpoligami akan sangat sedikit.

Agaknya poligami marak pada masa lalu karena “nurani” dan rasa keadilan  lelaki maupun perempuan tidak terusik olehnya. Kini “rasa keadilan” berkembang sedemikian rupa akibat maraknya seruan HAM dan persamaan gender, sehingga mengantar kepada perubahan pandangan terhadap banyak hal, termasuk poligami. Apalagi, ketergantungan perempuam kepada lelaki tidak lagi serupa dengan masa lalu akibat pencerahan dan kemajuan yang diraih perempuan dalam berbagai bidang.[1]

Oleh sebab itu, untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan perihal poligami dari sudut pandang Hukum Islam dan perbedaan pendapat para pakar hukum dalam menyikapinya. Maka dalam makalah ini penulis akan menjelaskan kepada para pembaca dan mengulas tema “Perbandingan Hukum Poligami, Jumlah Istri dan Syarat Adil dalam Perspektif Ulama Fiqh (Mazahibul Arba’ah dan Ulama-ulama lainnya)”.

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    Hukum Poligami

Sebelum penulis membahas langsung tentang hukum poligami dalam sudut pandang Ulama Mazhab. Terlebih dahulu penulis akan menunjukkan sebuah ayat terkait dengan perihal poligami yang biasanya digunakan sebagai landasan para Ulama maupun para pelaku poligami. Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam surat An-Nisa’ ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa’(4): 3)

Secara pemahaman kita tentang ayat diatas, ayat ini diawali dengan solusi Islam dalam memberikan perlakuan kepada anak yatim dalam bentuk perintah untuk melaksanakan nikah. Tetapi bilamana tidak dapat berlaku adil terhadap hak-haknya yaitu wanita-wanita yatim yang dikawani maka perintah tersebut berpindah untuk menikah dengan wanita-wanita lain yang disenangi, baik secara lahiriah maupun bathiniah.

Bunyi dalam ayat ini selanjutnya berkaitan dengan praktik pernikahan yang ditunjukkan dalam Islam. Yaitu berupa anjuran jumlah wanita yang dibatasi empat orang saja dalam meniti pernikahan yang dijalani oleh seorang hamba. Hal ini sejalan dengan bunyi hadist:

عَنْ سَالِمٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، أَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدِيثَ غَيْلانَ.

Dari Salim, dari ayahnya Radliyallaahu ‘anhu bahwa Ghalian Ibnu Salamah masuk Islam dan ia memiliki sepuluh orang istri yang juga masuk Islam bersamanya. Lalu Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam menyuruhnya untuk memilih empat orang istri di antara mereka dan ceraikan selebihnya. Hadits ini didapat dari Imam Malik dari Zuhri, Hadits Ghailan.(Musnad Imam Syafi’i : 1338 [274/1])

Dan juga hadist tentang Qais Ibnu Al-Harits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah:

عن قيش بن الحارث قال: اسلمت وعند ى ثما ن نسوة. فا تيت النبي صلى الله عليه وسلم: فقلت ذ لك , فقال: اختر منهن اربعا. رواه ابن ماجه

Dari Qais Ibnu Al-Harits ia berkata: Ketika masuk Islam saya memiliki delapan istri, saya menemui Rasulullah dan menceritakan keadaan saya, lalu beliau bersabda: “Pilih empat diantara mereka”. (H.R. Ibnu Majah)

Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjadikan riwayat ini sebagai penguat riwayat-riwayat sebelumnya. Jadi, riwayat Shahabat yang beristri lebih dari 4 (empat) lalu Nabi memerintahkan untuk memilih 4 saja dan menceraikan sisanya adalah riwayat-riwayat yang bisa dijadikan Hujjah dalam pembahasan hukum Syara’ sehingga memberi batasan jumlah istri maksimal empat.[2]

Kemudian setelah batasan jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang pria, ada hal yang menjadi dasar kebolehan menikah dalam jumlah yang dibatasi tadi. Sehingga muncullah syarat Adil dalam melakukan poligami sebagaimana bunyi diakhir ayat diatas yang mana dibarengi dengan ancaman jika tidak berlaku adil maka ia telah berbuat aniaya.

Setelah kita membahas secara maknawi ayat tadi dengan diperkuat hadist-hadist Nabi. Marilah kita perkuat landasan hukum poligami dengan pendapat-pendapat pakar hukum Fiqh yang wawasannya luas tentang hal ini.

Dalam memahami ayat poligami di atas, Imam Syafi’i, Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa seorang suami boleh memiliki istri lebih dari satu, karena dalam agama Islam seseorang laki-laki dibolehkan mengawini lebih dari satu tetapi dibatasi hanya sampai empat orang istri. Akan tetapi kebolehannya tersebut memiliki syarat yaitu berlaku adil antara perempuan-perempuan itu, baik dari nafkah atau gilirannya.

Para Imam di atas juga memberikan saran, apabila tidak bisa berlaku adil, hendaknya beristri satu saja itu jauh lebih baik. Para Ulama Ahli Sunnah juga telah sepakat, bahwa apabila seorang suami mempunyai istri lebih dari empat maka hukumnya haram. Dan perkawinan yang kelima dan seterusnya dianggap batal dan tidak sah, kecuali suami telah menceraikan salah seorang istri yang empat itu dan telah habis pula masa iddah-nya. Dalam masalah membatasi istri empat orang saja, Imam Syafi’i berpendapat bahwa hal tersebut telah ditunjukkan oleh Sunnah Rasulullah saw sebagai penjelasan dari firman Allah, bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang dibenarkan nikah lebih dari empat perempuan. sedangkan pada ayat dzalika ‘adna an la ta ‘ulu dipahami oleh Imam Syafi’i dalam arti tidak banyak tanggungan kamu. Ia terambil dari kata ‘ala ya ‘ulu yang berarti “menaggung dan membelanjai”.[3]

Akan tetapi, dalam buku Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan yang dikarang oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen menyatakan bahwa memang tidak ada perselisihan Ulama tentang kebolehan seorang lelaki mengawini wanita lebih dari satu. Perselisihan yang terjadi antara para Ulama ialah dalam masalah adakah kebolehan (dasar hukum Poligami menurut Jumhur Ulama Fiqh) tersebut statusnya ‘Azimah ataukah Rukhsah.[4]

Untuk itu, yang menjadi perbedaan pendapat disini adalah antara kalangan Ulama Fiqh dengan Ulama Tafsir terkait memahami ayat 3 surat An-Nisa’ yang menjadi dasar kebolehan poligami menurut mereka. Karena cara mereka memahami, mengonsep dan memberikan solusi berbeda.

Kemudian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. KH. Ibrahim Hosen yang dalam kaitan ini menurut para Ulama Fiqh didalam memahami ayat diatas bahwa hukum kebolehan poligami adalah muthlaq yang berarti kebolehan beristri lebih dari satu adalah ‘Azimah. Akan tetapi sebagian Ulama Tafsir berpendirian bahwa hukum kebolehan berpoligami adalah Rukhshah, dengan arti kata kebolehannya dharury. Jadi melakukan poligami dalam keadaan tidak darurat hukumnya adalah haram. Selanjutnya menurut sebagian Ulama Tafsir tersebut bahwa kebolehan berpoligami yang hukumnya Rukhshah adalah dikaitkan dengan kesanggupan berlaku adil.

Untuk memahami lebih jelas hukum yang dituangkan oleh para Ulama Tafsir, maka akan dikemukakan terjemahan nukilan dari beberapa tafsir para Mufassirin sebagai berikut;

1. Dalam Tafsir Fachrurazy Jilid 3, halaman 138:

“(Masalah Kedua) perkataan fawahidah dibaca fawahidatan dengan baris atas ta’nya. Artinya maka pilihlah seorang isteri dan tinggalkanlah poligami karena hal itu semuanya berputar  beserta keadilan, dimana terdapat keadilan maka kamu dapat melakukan poligami. Dan perkataan fawahidah dibaca fawahidatun dengan baris rafa’ ta’nya. Maka artinya فكفت واحدة  atau فحسبكم واحدة yang artinya maka cukupkanlah seorang isteri atau budak yang dimiliki.

2. Tafsir Al-Manar Juz 4 halaman 357-358 dan 369-370:

“Akan tetapi oleh karena faktor-faktor yang membolehkan poligami itu adalah darurat menurut ukuran kadar kebutuhan sedangkan golongan pria umumnya terdorong melakukan poligami ini untuk memuaskan nafsu saja bukan karena kemashlahatan sedangkan kesempurnaan yang menjadi prinsip tujuan adalah monogamy, dijadikanlah poligami didalam Islam itu selaku Rukhshah bukan selaku kewajiban dan bukan pula selaku hal yang disunnatkan menurut esensinya dan diikatlah dengan syarat yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran secara tegas dan berulang-ulang, maka perhatikanlah…. (357-358)”.

“Maka yang semestinya mereka itu (ketika mereka menyalahgunakan poligami) melakukan alternative:

  1. Cukup beristeri satu apabila mereka tidak sanggup berlaku adil sebagaimana hal ini menjadi kenyataan sejalan dengan kewajiban mereka mengamalkan mash ayat (apabila kamu khawatir tidak berlaku adil maka hendaklah kamu beristeri seorang saja) dan adapun ayat (maka nikahilah wanita yang baik bagimu) maka ia dikaitkan dengan ayat (maka jika kamu tidak dapat berlaku adil) tersebut.
  2. Memperhatikan terlebih dahulu sebelum melakukan poligami tentang kewajiban mereka menurut syara’ yaitu mengenai keadilan, memelihara kerukunan antara anak-anak dan memelihara isteri-isteri dari kemelaratan hidup yang membawa mereka kepada perbuatan yang tidak layak.

Kesimpulannya poligami itu bertentangan dengan hukum asli dan bertentangan dengan kesempurnaan serta meniadakan ketenangan jiwa, kesantunan dan kasih sayang yang menjadi rukun kehidupan suami-isteri; tidak ada beda antara perkawinan orang yang hancur kehidupan rumah tangganya dengan campur baurnya hewan. Maka tidaklah layak bagi orang Muslim melakukan poligami kecuali karena darurat serta berpegang teguh dengan sesuatu yang disyaratkan oleh Allah swt. yaitu berlaku adil. Tingkatan adil dibawah tingkatan ketentaraman diri, sopan santun dan kasih sayang dan tidak ada dibelakang keadilan itu kecuali kezhaliman seseorang terhadap dirinya, terhadap isterinya, terhadap anaknya dan bangsanya dan Allah tidak suka kepada orang-orang yang zhalim…… (369-370)”.

  1. Dalam Tafsir Al-Mughary Juz 4 halaman 181:

“Sesungguhnya telah jelas bagimu dari uraian terdahulu bahwa kebolehan berpoligami sangat dipersempit karena ia adalah darurat, dibolehkan bagi yang berhajat dengan syarat penuh kepercayaan untuk berlaku adil dan menghindari kecurangan.”[5]

Setelah kita mengetahui secara pasti dari beberapa pendapat para mufassir yang dituangkan dalam tulisannya, maka dapatlah kita ketahui dan simpulkan sebagai berikut:

  1. Kebolehan Poligami, mereka sangat tekankan kepada syarat adil sebagai syarat muthlak atas dasar pandangan mereka bahwa ayat فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ dikaitkan dengan ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا. Atas dasar inilah mereka berpendirian bahwa melakukan poligami itu hukumnya dilarang. Hukum larangan ini mereka ambil dari fi’il amr yang tersirat yang menjadi jawab syarat dalam ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً jawab syarat tersebut dapat berbentuk فلتزموا واحدة atau فانكحوا واحدة atas dasar kaidah الآمر بالشئ نهى عن ضده yang artinya perintah melakukan sesuatu artinya larangan terhadap meninggalkan sesuatu. Mereka tafsirkan ayat tersebut sebagai berikut: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فلا تنكحوا غير واحدة. Artinya jikalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka janganlah kamu menikahi lebih dari seorang wanita.”

Illat hukum larangannya mereka ambil dari akhir ayat ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا jadi illat hukum larangan berpoligami tersebut ialah menghindarkan kezhaliman dan kecurangan. Hukum larangan berpoligami mereka pandang ‘Azimah, sedang hukum kebolehan melakukan poligami bagi yang sanggup berlaku adil adalah Rukhshah karena darurat.

  1. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami dipandang oleh mereka selaku syarat hukum, dengan arti kata ketika terdapat keadilan maka terdapatlah hukum kebolehan berpoligami dan ketika tidak terdapat keadilan maka terdapatlah hukum larangan berpoligami. Larangan membawa kepada batalnya pekerjaan yang dilarang. Mereka menggunakan kaidah yang berbunyi النهي يدل على الفساد larangan itu menunjukkan fasadnya hukum.

Selanjutnya menurut Prof. KH. Ibrahim Hosen yang dalam hal ini meneliti pendapat kalangan Ulama Fiqh tentang hukum kebolehan poligami. Ada beberapa hal yang beliau simpulkan, yaitu:[6]

  1. Syarat adil bagi kebolehan berpoligami bukanlah syarat hukum sebagaimana menurut jalan fikir kalangan Ulama Tafsir, akan tetapi ia adalah syarat agama dengan pengertian bahwa agama yang menghendakinya. Karena yang dikatakan syarat hukum itu adalah yang dituntut adanya sebelum adanya hukum, dengan pengertian bahwa syarat seperti itu tidak dapat berpisah dari hukum. Contohya wudhu’ selaku syarat hukum sahnya dalam menunaikan shalat, dituntut untuk dilakukan sebelum shalat, karena shalat tidak akan sah dilakukan kecuali dengan wudhu’ terlebih dahulu. Maka shalat dengan wudhu’ tidak dapat dipisahkan. Sama halnya adil tidak dapat dijadikan syarat hukum sahnya poligami karena adil itu belum dapat diwujudkan sebelum terwujudnya poligami. Oleh karena itulah syarat adil dalam melakukan poligami tidak dapat dikatakan syarat hukum, akan tetapi ialah syarat agama yang oleh karenanya ia menjadi salah satu kewajiban si suami setelah melakukan poligami. Selain daripada itu syarat hukum itu mengakibatkan batalnya hukum ketika batal syaratnya, tetapi syarat agama tidak demikian halnya, melainkan ia hanya mengakibatkan dosa kepada Tuhan. Jadi suami yang tidak berlaku adil dia berdosa dan dapat diajukan kepada hakim perkaranya dan hakim pun dapat menjatuhkan kepadanya hukuman. Akan tetapi jikalau adil menjadi syarat hukum bagi kebolehan berpoligami, maka jika suami tidak berlaku adil nikahnya menjadi batal.

Untuk lebih memperkuat, dapat kita contohkan khusyu’ dalam shalat merupakan syarat agama bukan syarat hukum. Karena orang yang shalat tanpa khusyu’ shalatnya sah. Kalau khusyu’ itu kita pandang syarat hukum, maka shalat akan menjadi batal ketika seseorang shalat tidak dengan khusyu’. Sedangkan kita ketahui bersama khusyu’ adalah suatu hal yang sangat berat dipraktikan.

  1. Adapun Fi’il Amr yang tersirat menurut kalangan Ahli Tafsir selaku jawab syarat dari ayat فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةًyang berbentuk فلتزموا واحدة atau فانكحوا واحدة , maka amr tersebut tidak mempunyai indikasi kepada perintah wajib atau perintah sunnat, akan tetapi indikasinya adalah kepada ibahah, karena dalam ayat tersebut terdapat أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ yang artinya “atau membeli budak”. Ayat ini jelas menghendaki orang yang tidak sanggup berlaku adil supaya memilih antara menikah atau memiliki budak. Ulama Fiqh sependapat bahwa membeli budak hukumnya Mubah. Huruf Au dalam ayat tersebut menunjukkan pilihan antara dua perkara. Oleh karena membeli budak hukumnya Mubah atas dasar Kaidah Ushuliyyah bahwa tidak ada pilihan antara dua perkara yang salah satunya Wajib dan Sunnah, sedang yang satunya lagi Mubah. Dengan ini dijelaskan bahwa fi’il amr yang tersirat yang dianggap selaku jawab syarat itu tidak mengandung pengertian perintah sebagai dikehendaki oleh arti aslinya karena adanya konsensus(kesepakatan bersama) antara Fuqaha mengenai hukum Mubahnya membeli budak. Oleh karena fi’il amr yang tersirat itu tidak mengandung arti perintah maka tidaklah berlaku kaidah الآمر بالشئ نهى عن ضده demikian juga kaidah النهي يدل على الفساد.
  2. Ayat yang berupa ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا tidak dapat dijadikan ‘illat hukum larangan poligami karena larangan tersebut diambil dari kebalikan perintah (yakni perintah melakukan sesuatu artinya larangan meninggalkannya). Sedang perintah tersebut diambil dari yang tersirat yaitu berupa fi’il amr sebagai jawab syarat. Sebagaimana diketahui yang tersirat itu adalah hal yang mengandung ketidak jelasan atau mengandung multi tafsir. Dengan uraian tersebut maka ayat ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا adalah ‘illat hukum kebolehan memilih antara menikahi seorang wanita atau memiliki jariah.
  3. Syarat adil adalah syarat agama bukan syarat hukum sebagaiman point diatas tadi. Jadi kebolehan berpoligami adalah muthlaq dan adil itu adalah suatu kewajiban suami karena dituntut oleh agama walaupun terhadap isteri tunggal bahkan terhadap diri sendiri.

Dari kedua perbedaan pendapat diatas antara kalangan Ulama Fiqh dengan Ulama Tafsir. Penulis dapat memahami bahwa pintu kebolehan berpoligami tentulah tidak dapat ditutup. Karena tidak ada secara tegas pun yang menyatakan larangan apalagi kata-kata yang mencirikan bahwa poligami maupun pelakunya salah. Yang ada hanya teguran yang tegas bilamana menyalahgunakan poligami sebagai bentuk hawa nafsu belaka. Adil menjadi kesepakatan bersama para Ulama untuk melakukannya karena hal itulah yang menjadi solusi agar keseimbangan bisa terjaga.

B.     Jumlah Isteri Dalam Poligami

Setelah kita mengetahui bagaimana penyikapan para Ulama terkait dengan hukum poligami yang dilandasi oleh ayat 3 surat An-Nisa’. Maka pembahasan selanjutnya bagaimana aturan yang dianjurkan dalam Islam mengenai jumlah wanita yang disyaratkan. Pembahasan sub-bab diatas sempat disinggung bagaimana jumlah isteri yang disyaratkan untuk dinikahi dengan landasan surat An-Nisa’ dan hadist-hadist Nabi. Tetapi pemahaman para Ulama meyikapi landasan ini berbeda dalam penafsirannya, baik secara tersirat maupun tersurat.

Untuk itu, mengenai Jumlah yang hanya dibolehkan terdapat perselisihan Ulama atas empat pendapat:[7]

Pendapat Pertama, memandang bahwa kebolehan berpoligami adalah terbatas pada empat wanita. Demikian menurut Jumhur Ulama. Alasan yang dipegang oleh golongan ini adalah firman Allah swt. dalam surat An-Nisa’ ayat 3:

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

“Nikahilah wanita-wanita yang baik bagimu dua atau tiga atau empat”.

Huruf Wau dalam kata “Watsulatsa” dan “Waruba’a” menempati huruf Au yang artinya atau. Jadi huruf wau disini tidak menurut arti aslinya yaitu dan. Demikian juga arti “Matsna”, “Tsulatsa” dan “Ruba’a” dimaksudkan disini dengan arti dua, tiga dan empat. Arti-arti ini tidak menurut arti aslinya yaitu dua-dua, tiga-tiga dan empat-empat. Menyimpang dari arti asli memanglah dibolehkan manakala ada qarinahnya. Yang menjadi qarinah disini adalah dua buah hadist yang sempat disinggung diatas. Yaitu tentang perintah Nabi kepada Qais Ibnu Al-Harits yang baru masuk Islam sedang dia mempunyai delapan isteri untuk memilih diantara mereka empat saja. Demikian pula Shahabat Ghailan At-Tsaqafy yang mempunyai sepuluh isteri sebelum ia masuk Islam dan ketika kesemuanya masuk Islam maka Nabi memerintahkan Ghailan memilih empat diantara mereka. Disamping menjadi qarinah hadits diatas bisa menjadi bayan untuk ayat 3 surat An-Nisa’ jikalau ayat tersebut masih dianggap Mujmal karena adanya Ihtimal(Multi Tafsir) pengertian.

Pendapat Kedua, memandang bahwa kebolehan berpoligami adalah terbatas pada Sembilan wanita, demikian menurut An-Nakha’I, Ibnu Abi Laila, Qasim Ibnu Ibrahim dan Mazhab Zhahiri. Alasan yang dipegang oleh golongan ini sama yaitu terpaku pada makna bilangan dalam surat An-Nisa ayat 3.

Yang menjadi perbedaan dalam memahami ayat tersebut adalah pengertian Wau tetap menurut arti aslinya yaitu “dan” yang gunanya untuk menambah jumlah bilangan. Sedangkan pengertian “Matsna”, “Tsulatsa” dan “Ruba’a” tidak dapat diartikan menurut arti aslinya yaitu dua-dua dan tiga-tiga dan empat-empat. Jadi harus diartikan dengan dua dan tiga dan empat. Oleh karena arti wau itu untuk menambah maka dua tambah tiga tambah empat sama dengan sembilan sesuai dengan perbuatan Rasul ketika wafatnya meninggalkan isteri sebanyak sembilan orang. Perbuatan mana disamping menjadi qarinah yang menunjukkan arti yang dimaksud dari bilangan “Matsna”, “Tsulatsa” dan “Ruba’a” ia adalah sunnah Rasulullah yang patut diikuti.

Pendapat ketiga, memandang bahwa kebolehan berpoligami adalah terbatas pada 18 wanita, demikian menurut Khawarij dan sebagian dari Syi’ah. Alasan yang dipegang oleh golongan ini masih sama pada ayat 3 surat An-Nisa’, tetapi pemahaman dalam menafsirkan ayatnya yang berebeda.

Pengertian matsna adalah dua-dua, karena ia menunjukkan berulang-ulang yang sekurang-kurangnya dua kali. Jadi dua-dua sama dengan empat, demikian juga arti tsulatsa dan ruba’a. jadi dua-dua sama dengan empat, tiga-tiga sama dengan enam dan empat-empat sama dengan delapan. Oleh karena huruf wau untuk menambah bilangan, maka empat tambah enam tambah delapan sama dengan delapan belas.

Pendapat keempat, memandang bahwa kebolehan berpoligami tanpa ada batasan dan tergantung kepada kesanggupan. Demikian menurut sebagian Ulama Fiqh. Alasan yang dipegang oleh golongan ini adalah sebagai berikut:

  1. Firman Allah فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ adalah muthlaq tanpa ada pembatasan.
  2. Penyebutan bilangan berupa matsna, tsulatsa dan ruba’a tidak mengandung Mafhum Mukhalafah, penyebutan tersebut sekedar untuk menghilangkan kebingungan mukhathab yang mungkin menyangka bahwa menikah lebih dari seorang wanita tidak dibolehkan.
  3. Huruf wau dalam ayat tersebut tidak dapat dipalingkan dari arti aslinya.
  4. Dari riwayat mutawatir diketahui bahwa ketika Rasulullah wafat beliau meninggalkan isteri sebanyak sembilan orang. Dan dari suatu riwayat bahkan mengatakan sebelas orang, sedangkan tidak ada dalil khususiyyah bagi Rasul, dimana menunjukkan bahwa penyebutan matsna, tsulatsa dan ruba’a bukan untuk pembatasan karena tidak ada mafhum ‘adad menurut Jumhur Ahli Ushul.

Dari kesemua perbedaan pendapat diatas. Yang menjadi garis besar perbedaan pendapat mereka adalah bagaimana cara mereka mengartikan makna yang tersirat maupun tersurat dari kata wau dan bilangan yang tercantum dalam ayat tersebut. Jadi yang dapat kita pahami bagaimana metode mereka dalam memahami ayat di atas adalah dengan metode yang bermacam-macam bentuknya. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi pokok perselisihan adalah:

  1. Ayat 3 surat An-Nisa’ dengan qarinahya hadist yang menerangkan peristiwa yang dialami Shahabat Ghailan dan Qais bertentangan dengan makna aslinya.
  2. Keshahihan kedua Hadits diatas ternyata masih dalam perselisihan diantara kalangan Ahli Hadits.
  3. Andaikata hadist diatas shahih tetapi derajat keduanya adalah Ahad. Maka hadits Ahad tidak dapat menasakhkan ayat Al-Quran yang mana menurut Ahli Ushul kebolehan Hadits Ahad untuk dijadikan bayan bagi ayat-ayat Al-Quran yang mujmal juga diperselisihkan.
  4. Para Ulama belum mencapai kesepakatan Ijma’ dalam menentukan jumlah wanita yang boleh dinikahi. Sehingga tidaklah dapat kita menentukan secara tepat dan pasti karena masih adanya fakta perselisihan tentang hal ini. Dan perselisihan ini juga terbentur pada masalah bahwa ayat Al-Qur’an yang Mujmal ini tidaklah bisa dinasakh jikalau ada dakwaan bahwa Ulama telah Ijma’.

C.     Syarat Adil Dalam Melakukan Poligami

Berkenaan dengan soal keadilan dalam melakukan poligami yang dijadikan syarat sebagaimana yang terkandung dalam surat An-Nisa’ ayat 3. Para Ulama Mazhab mengaitkannya dengan surat An-Nisa’ ayat 129 yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung , sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri , maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (An-Nisa’(4): 129)

Menurut Imam Syafi’I, As-Sarakhsi dan Al-Kasani serta beberapa Ulama lain, keadilan yang dimaksud disini berhubungan dengan keadilan bathiniah (hati) yang tidak mungkin hati akan berbuat adil. Sehingga persyaratan berlaku adil apabila seorang laki-laki mempunyai istri lebih dari satu (poligami) adalah adil secara lahir atau fisik, yaitu dalam perbuatan dan perkataan. Keadilan dalam urusan fisik ini yang juga dituntut oleh surat Al-Ahzab(33): 50 “dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf” dan Al-Baqarah(2): 228 “..dan pergaulilah dengan mereka secara patut”.

Alasan lain yang digunakan Ulama Klasik dan pertengahan untuk membela keberadaan poligami adalah di dasarkan pada lanjutan surat An-Nisa(4): 129 yang berbunyi:

فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة

“…Karena itu, janganlah kalian terlalu menyayangi salah satu istri, sementara istri lainnya kalian biarkan terkatung-katung”.

Ayat ini menegaskan bahwa sepanjang tidak terlalu condong kepada salah satu di antara isteri yang mengakibatkan terabaikannya (terkatung-katung) hak-hak isteri yang lain, berarti sudah termasuk kelompok yang sudah berbuat adil, sebagai syarat yang dikehendaki Al-Quran untuk poligami. Dengan argumen-argumen tersebut para Ulama Klasik berpendapat bahwa poligami diperbolehkan dengan syarat harus berbuat adil (adil secara fisik atau dzahiriyah) sebagaimana tersebut di atas.[8]

Persyaratan demikian, nampak sangat longgar dan memberikan kesempatan yang cukup luas bagi suami yang ingin melakukan poligami. Syarat adil yang sejatinya mencakup fisik dan non fisik, oleh Imam Syafi’i dan Ulama-ulama Syafi’iyyah dan orang-orang yang setuju dengannya, diturunkan kadarnya menjadi keadilan fisik atau material saja. Bahkan lebih dari itu, para ulama fiqh ingin mencoba menggali hikmah-hikmah yang tujuannya adalah melakukan rasionalisasi terhadap praktek poligami.[9]

Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan Al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat Al-Qur’an mengatakan dalam Surat An-Nisa’ ayat 3: “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja”. Muhammad Abduh menjelaskan, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah struktur rumah tangga dan terjadilah kekacauan dalam kehidupan rumah tangga tersebut. Sejatinya, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Mayoritas Ulama Fiqh menyadari bahwa keadilan kualitatif adalah sesuatu yang sangat mustahil bisa diwujudkan. Abdurrahman al-Jaziri menuliskan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang di antara istri-istri yang dikawini bukanlah kewajiban bagi orang yang berpoligami karena sebagai manusia, orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang dan kasih sayang itu sebenarnya sangat naluriah. Sesuatu yang wajar jika seorang suami hanya tertarik pada salah seorang istrinya melebihi yang lain dan hal yang semacam ini merupakan sesuatu yang di luar batas kontrol manusia.[10]

M. Quraish Shihab menafsirkan makna adil yang disyaratkan oleh ayat 3 surat An-Nisa’ bagi suami yang hendak berpoligami adalah keadilan dalam bidang material. Sebagaimana yang ditegaskan oleh ayat 4 surat An-Nisa’ :

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu senderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.”

Keadilan yang dimaksudkan dalam ayat diatas adalah adil dalam bidang immaterial(cinta). Keadilan ini yang tidak mungkin dicapai oleh kemampuan manusia. Oleh sebab itu suami yang berpoligami dituntut tidak memperturutkan hawa nafsu dan berkelebihan cenderung kepada yang dicintai. Dengan demikian, tidaklah tepat menjadikan ayat ini sebagai dalih untuk menutup rapat pintu poligami.[11]

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah ayat 286 :

لا يُكلفُ اللهُ نفسًا إلا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Konsep keadilan merupakan landasan dalam melakukan pernikahan baik itu monogami dan poligami. Keadilan itu bukan dalam perspektif perempuan saja, tapi perempuan harus mampu berlaku adil terhadap suami yang mampu dan ingin berpoligami dengan syarat mampu berlaku adil dan tidak melakukan aniaya terhadap isteri dan dirinya sendiri.[12]

Jadi menurut penulis, dalam hal syarat keadilan melakukan poligami yang sarat dengan masalah terkait dengan boleh atau tidaknya(dilarang) karena hal-hal tertentu ataupun pemahaman-pemahaman lainnya. Adil memang menjadi syarat muthlaq menurut penulis terlepas dari apakah ia syarat Hukum ataukah syarat Agama karena disinilah yang menjadi kesepakatan bersama para Ulama, yang menjadi perbedaan hanya konsep yang dibangun oleh masing-masing mereka dalam memahami ayatnya. Kami hanya dapat mengatakan bahwa poligami bisa menjadi solusi dalam keadaan tertentu dimana keadaan yang hanya bukan dharury. Karena secara teoritis ayat yang menjadi landasan berpoligami tidak bisa kita pahami demikian. Sebab pembahasan mengenai poligami dalam pandangan Al-Qur’an hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi, serta melihat pula sisi pemilihan aneka alternatif yang terbaik. Bukankah hal yang wajar bagi suatu perundangan, apalagi agama yang bersifat universal dan berlaku untuk setiap waktu dan tempat untuk mempersiapkan ketetapan hukum yang boleh jadi terjadi pada suatu ketika, walaupun kejadiannya baru merupakan kemungkinan.

BAB III

PENUTUP

 

KESIMPULAN

Dalam makalah ini yang membahas tema “Hukum Poligami, Jumlah Isteri dan Syarat Adil Menurut Kacamata Ulama Fiqh(Mazhab)” berusaha untuk mengangkat permasalahan bagaimana pendapat-pendapat Ulama Klasik maupun pertengahan dalam menyikapi poligami yang secara alur sejarah sudah ada sebelum Nabi Muhammad tiba ke bumi ini. Memang dalam makalah ini terjadi alur perbedaan pendapat baik itu dari segi hukumnya, jumlah isteri yang disyaratkan dalam poligami maupun makna adil dalam pelaksanaan poligami.

Disinilah kita perlu mengetahui sejauh mana pandangan dan perspektif para Ulama dalam mengahadapi masalah poligami dan menyimpulkannya sehingga kita mampu mengkritisi apakah pendapat-pendapat mereka layak selama ini untuk bisa dijadikan landasan teori maupun praktik di lingkungan masyarakat kita khususnya dan seluruh umat Islam pada umumnya.

Secara pemahaman penulis sebagai pemakalah, dapat dianalisa bahwa pintu kebolehan poligami tidaklah dapat kita tutup secara rapat. Karena Allah sendiri membicarakan hal ini(poligami) dalam firmannya yang secara tidak langsung dapat kita pahami poligami adalah sebuah solusi Islam yang bisa dilakukan bagi setiap orang dan dengan ketentuan adil dalam pelaksanaannya. Memang timbul pemahaman-pemahaman yang berbeda mengenai hal ini, karena yang hanya mengerti dan paham isi yang tersirat dalam ayat yang menjadi landasan kita saat ini hanya Allah swt. yang tahu. Kita hanya mampu dan dapat memetik hikmah yang timbul serta yang ada dalam pelaksanaan poligami di muka bumi ini.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Azwardi, Ismail, Poligami dalam Perspektif Tafsir dan Asbabun Nuzul, artikel diterbitkan pada tanggal 18 Agustus 2009 dari http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2009/08/poligami-dalam-perspektif-tafsir.html.

Dieza, Rouf, Poligami Menurut Empat Mazhab, artikel diterbitkan pada tanggal Januari 2011 dari http://www.dieza.web.id/2011/01/polygami-menurut-empat-mazhab.html.

Hosen, Ibrahim, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah-Talak-Rudjuk dan Hukum Kewarisan, Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia, Jilid-1, Cet. 1, 1971.

Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqh, Jakarta: Amzah, 2005.

Machalli, Imam, Poligami dalam Perdebatan Menelusuri Jejak Argumentasi Poligami dalam Teks Suci, artikel diterbtikan pada tanngal 7 Februari 2012 dari http://www.imammachali.com/berita-136-poligami-dalam-perdebatan-menelusuri-jejak-argumentasi-poligami-dalam-teks-suci.html.

Shihab, M. Quraish, Poligami dan Kawin Sirri, Disunting dari makalah M. Quraish Shihab pada Semiloka Sehari “Poligami di Mata Kita” yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada tanggal 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini.

Suyarto, Hk, Keadilan dalam Perkawinan Poligami Perspektif Hukum Islam (Aspek Sosiologis Yuridis), artikel diterbitkan pada tanggal 26 Mei 2008 dari http://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis/.

Ramadhan, Shodiq, Benarkah Poligami Terbatas Empat Saja, artikel diakses pada 12 Juli 2012 dari http://www.suara-islam.com/read4956-Benarkah-Poligami-Terbatas-Empat-Saja-.html.

Yunanda, Martha, Hukum Poligami, artikel diterbitkan pada tanggal 23 Maret 2012 dari http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2275770-hukum-poligami/#ixzz29qLQYUyw.


[1] Disunting dari makalah M. Quraish Shihab pada Semiloka Sehari “Poligami di Mata Kita” yang diselenggarakan di Denpasar oleh BKOW Daerah Bali pada tanggal 26 Mei 2007 dalam rangka Hari Kartini.

[2] Shadiq Ramadhan, Benarkah Poligami Terbatas Empat Saja, artikel ini diposkan pada tanggal 12 Juli 2012 dari http://www.suara-islam.com/read4956-Benarkah-Poligami-Terbatas-Empat-Saja-.html

[3] Martha Yunanda, S.Pd., Hukum Poligami, artikel diposkan pada tanggal 23 Maret 2012 dari http://id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2275770-hukum-poligami/#ixzz29qLQYUyw.

[4] Prof. KH. Ibrahim Hosen, Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujuk dan Hukum Kewarisan, (Jakarta: Balai Penerbitan & Perpustakaan Islam Jajasan Ihja’ Ulumuddin Indonesia), cet. 1, 1971, h. 83.

‘Azimah adalah hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah kepada seluruh hamba-Nya sejak semula.(Al-Bannani, Al-Amidi dan As-Sarakhi) Contohnya Shalat lima waktu. Sedangkan Rukhshah adalah hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. Contohnya memakan bangkai bagi orang yang dalam keadaan darurat.

[5] Ibid, h. 88.

[6] Ibid. h. 92.

[7] Ibid. h. 84.

[8] Martha Yunand, S.Pd., Ibid.

[10] Ibid.

[11] Imam Machalli, Poligami Dibolehkan Dengan Syarat, diposkan pada tanggal 7 Februari 2012 dari http://www.imammachali.com/berita-136-poligami-dalam-perdebatan-menelusuri-jejak-argumentasi-poligami-dalam-teks-suci.html.

[12] Ismail Azwardi, S.H.I., Poligami dalam Perspektif Tafsir dan Asbabun Nuzul, diposkan pada tanggal 18 Agustus 2009 dari http://kumpulan-makalah-dlords.blogspot.com/2009/08/poligami-dalam-perspektif-tafsir.html.

By rahmatyudistiawan

13 comments on “Hukum Poligami, Jumlah Istri dan Syarat Adil Dalam Poligami oleh Rahmat Yudistiawan

  1. Jumlah Pria saat ini justru lebih banyak dari wanita loh (Sensus Penduduk 2000, sensus penduduk 2010, data BPS, Pemda seluruh indonesia, CIA, Bank Dunia, dll)

    kalo poligami diterapkan saat ini, justru akan semakin banyak bujangan cowok yang terampas kesempatannya untuk menikah. Jadi “pengangguran” kalo malem jumat, hehehehe

    Jumlah wanita memang melimpah dibanding pria untuk usia di atas 65 tahun, mauu?? silahkan poligami dengan wanita golongan usia ini

    http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=40¬ab=1

    http://statistik.ptkpt.net/_a.php?_a=penduduk_ratio&info1=4

    http://www.census.gov/population/international/data/worldpop/tool_population.php

    http://health.detik.com/read/2011/10/28/164741/1755096/763/negara-yang-jumlah-prianya-lebih-banyak-bisa-berbahaya?l993306763

    http://nasional.kompas.com/read/2010/08/16/20585145/Siapa.Bilang.Wanita.Lebih.Banyak-8

    Nihh, hasil sensus penduduk indonesia 2010 (situs resmi BPS n semua Pemda seluruh indonesia loh)

    Kode, Provinsi, Laki-laki, Perempuan, Total Penduduk
    1 Aceh, 2 248 952, 2 245 458, 4 494 410
    2 Sumatera Utara, 6 483 354, 6 498 850, 12 982 204
    3 Sumatera Barat, 2 404 377, 2 442 532, 4 846 909
    4 Riau, 2 853 168, 2 685 199, 5 538 367
    5 Jambi, 1 581 110, 1 511 155, 3 092 265
    6 Sumatera Selatan, 3 792 647, 3 657 747, 7 450 394
    7 Bengkulu, 877 159, 838 359, 1 715 518
    8 Lampung, 3 916 622, 3 691 783, 7 608 405
    9 Bangka Belitung , 635 094, 588 202, 1 223 296
    10 Kepulauan Riau, 862 144, 817 019, 1 679 163
    11 DKI Jakarta, 4 870 938, 4 736 849, 9 607 787
    12 Jawa Barat, 21 907 040, 21 146 692, 43 053 732
    13 Jawa Tengah, 16 091 112, 16 291 545, 32 382 657
    14 DI Yogyakarta, 1 708 910, 1 748 581, 3 457 491
    15 Jawa Timur, 18 503 516, 18 973 241, 37 476 757
    16 Banten, 5 439 148, 5 193 018, 10 632 166
    17 Bali, 1 961 348, 1 929 409, 3 890 757
    18 Nusa Tenggara Barat, 2 183 646, 2 316 566, 4 500 212
    19 Nusa Tenggara Timur, 2 326 487, 2 357 340, 4 683 827
    20 Kalimantan Barat, 2 246 903, 2 149 080, 4 395 983
    21 Kalimantan Tengah, 1 153 743, 1 058 346, 2 212 089
    22 Kalimantan Selatan, 1 836 210, 1 790 406, 3 626 616
    23 Kalimantan Timur, 1 871 690, 1 681 453, 3 553 143
    24 Sulawesi Utara, 1 159 903, 1 110 693, 2 270 596
    25 Sulawesi Tengah, 1 350 844, 1 284 165, 2 635 009
    26 Sulawesi Selatan, 3 924 431, 4 110 345, 8 034 776
    27 Sulawesi Tenggara, 1 121 826, 1 110 760, 2 232 586
    28 Gorontalo, 521 914, 518 250, 1 040 164
    29 Sulawesi Barat, 581 526, 577 125, 1 158 651
    30 Maluku, 775 477, 758 029, 1 533 506
    31 Maluku Utara, 531 393, 506 694, 1 038 087
    32 Papua Barat, 402 398, 358 024, 760 422
    33 Papua, 1 505 883, 1 327 498, 2 833 381
    Indonesia, 119 630 913, 118 010 413, 237 641 326

    Saat ini di Indonesia n di dunia (terutama negara2 Arab) laki2 lebih banyak dari wanita

  2. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa’(4): 3)

    itu jika Kamu takut tidak akan adil,… maksimalnya empt,.. kalo sanggup adil gimana ?

  3. Ping-balik: Ayat Tersirat Perempuan Yang Lelaki Harus Tahu | GilerKentang

  4. Mungkin saya tidak sepandai seperti para ahli agama yg lbh memahami islam n al-qur’an..tapi kalau syarat utama poligami adalh harus ADIL..apa ada manusia dimuka bumi ini yg bisa brlaku adil seadil2nya??.. Baik dr segi lahir maupun batin..apa lgi jika menyangkut dgn waktu..hari..jam..menit bahkn detik..sanggupkh manusia adil dgn hitungn detiknya??menurutq..sbenarnya Allah menegaskn syarat hrs adil itu artinya melarang karna ga ada 1pun manusia yg bisa brlaku adil..

    • betul sebagian apa yang dikatakan saudari dan terimakasih atas tanggapannya, sekedar memberi saran dari apa yang saya tulis alangkah bijak jikalau kita juga memahami dari pendapat imam syafi’i mengenai adil dalam poligami, kalau boleh berpendapat menurut analisa saya dari pemahaman beberapa hasil ijtihad para pakar hukum Islam baik klasik maupun kontemporer (terkecuali feminis) pintu kebolehan poligami tidak bisa ditutup rapat begitu saja. Alasannya adalah pemahaman ulama menyangkut dalil/hujjah poligami beragam, ada yang membolehkan dengan syarat dan ada yang melarang dengan alasan. Secara konteks ayat maupun tafsirnya tidak begitu mengarah kepada pelarangan, sehingga saya memandang pendapat kuat dalam hal poligami adalah ijtihad yang membolehkan dengan berlaku adil seperti yang dipahami oleh imam syafi’i (red. Syarat Adil Dalam Poligami). Jadi, kesimpulannya menurut saya pelaksanaan poligami kondisional. Saya lebih memilih ihtiyat/berhati-hati dalam memahami poligami seperti yang dilakukan Imam Syafi’i. Bilamana seorang laki-laki melakukan poligami untuk menzhalimi atau berbuat zhalim kepada seorang wanita atau banyak wanita maka laki-laki yang melakukan poligami itulah yang bersalah, bukan poligaminya. Segala hal yang baik, bisa menjadi buruk bahkan bisa menyebabkan kerusakan bila disalah gunakan. Contoh gampangnya, bisa kita ibaratkan Alkohol baik bila digunakan untuk pengobatan, tetapi bisa menjadi buruk bahkan merusak bila diminum atau dikonsumsi untuk mabuk-mabukan. Kita tidak bisa menjudge poligami itu lebih mengarah kepada kemadharatan karena memicu kezhaliman ketimbang maslahatnya/hikmahnya. Banyak juga hikmah yang terkandung dalam poligami, anda bisa baca kitab Fiqh Sunnah Jilid 3 karangan Sayyid Sabiq yang mengupas tentang hikmah dari poligami, kalau tidak salah sudah ada terjemahan B. Indonesianya. Itu saja mungkin tanggapan dari saya, mohon maaf bilamana ada kesalahan mungkin dari pendapat saya masih ada yang salah atau keliru bisa dikoreksi dan dimaklumi karena saya hanya manusia biasa yang tak luput dari dosa, terimakasih…:-)

  5. coba di kaji turunnya surrah annisa 4 :3 itu kan sesudah rosulullah punya istri lebih dari satu karena Alloh menjaga mahluknya terhadap aniaya kpd orang lain istri atau anak maka diberilah syarat “‘ harus adil ” jadi adi adalah syarat mutlak agar tidak ada orang yang teraniaya.
    kalau rosul jelas dijaga perbuatannya oleh Alloh , manusia biasa dari mana bisa adil lahir dan bathin?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s