Penyelidikan dan Penyidikan oleh Rahmat Yudistiawan

BAB I

PENDAHULUAN

Hukum Pidana erat hubungannya dengan perbuatan pidana atau yang dapat disebut dengan delik. Yaitu kelakuan (handeling) yang diancam pidana oleh undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut.[1] Perbuatan yang melanggar hukum tersebut dalam norma kehidupan manusia tentunya perbuatan yang dibenci, tidak disukai dan harus diberi sanksi berupa denda atau hukuman bagi yang melakukannya. Oleh karenanya, delik dalam sudut pandang Hukum Pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu kejahatan dan pelanggaran.

Setelah kita mengatahui bahwa kejahatan dan pelanggaran merupakan perbuatan pidana, maka yang melakukan perbuatan tersebut merupakan pelaku pidana yang harus segera dihentikan dan segera ditindak perbuatannya. Oleh karena itu, untuk menegakkan norma dan hukum yang ada maka penegak hukumlah yang bertanggung jawab untuk bertindak langsung dalam hal melindungi Negara dan khususnya masyarakat yang harus dilindungi haknya sebagai warga Negara.

Sebagai penegak hukum di suatu Negara, maka tentulah mereka memiliki tugas masing-masing dalam hal menyikapi perbuatan masyarakat yang melakukan kejahatan dan pelanggaran. Ada Hakim yang bertugas memutuskan dan mengadili perkara, ada Jaksa yang bertugas menyampaikan dakwaan dan tuduhan di dalam peroses pengadilan dan ada Polisi yang bertindak secara langsung menangani di lapangan sebuah kejadian yang melanggar undang-undang.

Lalu bagaimanakah cara atau metode pertama penegak hukum menangani tindak kejahatan atau pelanggaran di TKP(Tempat Kejadian Perkara)? Ada istilah Penyelidikan dan Penyidikan yang tercantum dalam UU. KUHAP dalam menangani kasus perkara pidana. Tapi apa saja yang dilakukan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sebuah perkara yang sesuai dengan undang-undang agar tidak terjadi  pelanggaran HAM dalam menanganinya? Hal ini sangat menarik, selain kita harus tahu apa yang dilakukan polisi dalam menangani kasus pidana, kita pun wajib mempelajari agar kelak jika kita dihadapkan sebuah kejadian penyelidikan dan penyidikan oleh aparat penegak hukum kita bisa dan mampu menanganinya secara hukum.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      Penyelidikan

Penyelidikan ialah cara atau metode aparat hukum yang ditugaskan sebagai penyelidik untuk memperoleh penerangan dalam sebuah perkara yang masih prakira sebelum dilakukannya penyidikan. Sebagaimana yang tercantum dalam UU. KUHAP BAB 1 Ketentuang Umum Pasal 1 Point 5 yang berbunyi:

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Maka dari penjelasan di atas penyelidikan merupakan cara atau tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebelum adanya sidik atau penyelidikan. Tujuannya adalah untuk meneliti sejauh mana kebenaran sebuah informasi berupa laporan atau aduan ataupun kejadian langsung yang tertangkap basah langsung oleh aparat agar dapat memperkuat secara hukum penindakan selanjutnya. Karena aparat tidak dapat menangkap, menahan, menggeledah, menyita, memeriksa surat, memanggil dan menyerahkan berkas kepada penuntut umum jikalau bukti permulaan atau bukti yang cukup saja belum dilakukan diawal. Hal ini dapat menjadi kesalahan dalam menangkap pelaku jika aparat tidak menguji dahulu informasi yang ada sehingga tidak merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dalam bukunya M. Yahya Harahap, S.H yang berjudul “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” beliau menyatakan bahwa sebelum KUHAP berlaku, “opspornig” atau dalam istilah Inggris disebut sebagai “investigation” merupakan kata yang digunakan untuk menandakan penyelidikan. Barangkali penyelidikan dapat kita samakan dengan tindakan pengusutan (opspornig). Yang dimaksud tindakan pengusutan adalah usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sebuah peristiwa yang diduga sebuah tindak pidana. Akan tetapi pada masa HIR, pengertian pengusutan (opspornig) atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas-batas fungsi pengusutan dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidak tegasan dari segi pengertian dan tindakan.[2]

Tuntutan hukum dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati, sebab kurangnya ketidak hati-hatian dalam penyelidikan bisa membawa akibat yang fatal pada tingkatan penyidikan, penangkapan, dan penahanan yang mereka lakukan ke muka sidang praperadilan. Sedangkan sebagaimana yang terdapat dalam KUHAP, terdakwa / tersangka berhak menuntut ganti-rugi rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangatlah beralasan untuktidak melanjutkan suatu penyelidikan kepada tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Apabila terjadi hal tersebut di atas, alangkah baiknya kegiatan tersebut dihentikan atau masih dapat dibatasi pada usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan dan barang bukti agar memadai untuk melanjutkan penyidikan.[3]

1.1.Aparat Penyelidik

Bila kita lihat Pasal 1 Butir 4, orang  yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah setiap pejabat polisi Negara Republik Indonesia. Tegasnya adalah setiap pejabat Polri. Maka dari itu, selain pejabat Polri tidak berwenang melakukan penyelidikan termasuk di dalamnya jaksa atau pejabat penegak hukum lainnya dan tidak lagi dibenarkan (seperti yang dialami masa HIR) adanya campur tangan dari instansi atau pejabat penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tindakan penyelidikan sebuah peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.

1.2.Fungsi dan Wewenang Penyelidik

Fungsi dan wewenang penyelidik meliputi ketentuan yang diperinci pada Pasal 5 KUHAP. Dalam buku Yahya Harahap, S.H, beliau membagi dan menjelaskan fungsi dan wewenang aparat penyelidik dari dua sudut pandang yang berbeda sesuai dengan bunyi pasal tersebut, yaitu berdasarkan hukum dan perintah penyidik.

Pertama, fungsi dan wewenang berdasarkan hukum sebagaimana pada pasal 5 KUHAP. Berdasarkan ketentuan ini yang lahir dari sumber undang-undang, fungsi dan wewenang aparat penyelidik terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:

1. Menerima Laporan dan Pengaduan

Berangkat dari adanaya laporan atau pengaduan atas tindak pidana kepada pihak yang berwenang melakukan penyelidikan, perlu dijelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal tersebut. Dalam Pasal 1 angka 24-25 KUHAP dikemukakan tentang pengertian laporan dan pengaduan. Sepintas lalu tidak nampak perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut, apakah ada persamaan dan perbedaan antara kedua pengertian tersebut? Jawabannya adalah jelas adanya persamaan dan perbedaan antara keduanya. Titik persamaanya ialah bahwa baik laporan maupun pengaduan keduanya sama-sam berisi pemberitahuan dari seseorang kepada pejabat yang berwenang tentang suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana yang telah atau sedang dan akan terjadi. Sedangkan perbedaan antara laporan dan pengaduan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Kategori

Laporan

Pengaduan

Tindak pidana

Diajukan dalam tindak pidana biasa. Diajukan dalam hal tindak pidana aduan (klacht delict).

Syarat penuntutan

Tidak menjadi syarat penuntutan. Menjadi syara penuntutan, artinya tanpa pengaduan tidak dapat dilakukan penuntutan.

Orang yang berhak melakukan pemberitahuan

Pemberitahuan yang dapat diajukan oleh setiap orang. Pemberitahuan yang hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 72 KUHAP.

Batasan waktu pemberitahuan

Pemberitahuan yang bersifat tidak terikat pada waktu tertentu. Pemberitahuan yang bersifat dibatasi oleh tenggang waktu tertentu, sebagaimana terdapat dalam Pasal 74 KUHAP.

Proses pemberitahuan setelah diajukan

Pemberitahuan yang telah diajukan tidak dapat dicabut kembali. Pemberitahuan yang dapat diatarik kembali, dalam tempo 3 (tiga) bulan sejak diajukannya pemberitahuan tersebut.

Penegasan penjatuhan hukuman atas pelaku

Tidak perlu adanya penegasan terkait diambilnya tindakan hukum atas pelaku. Perlu ditegaskan dengan adanya sebuah permintaan, agar terhadap pelaku tindak pidana itu diambil tindakan hukum.

Proses selanjutnya, apabila pejabat yang berwenang (melakukan penyelidikan) menerima pemberitahuan (baik berupa pengaduan ataupun laporan), maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran atas pemberitahuan tersebut.[4]

2. Mencari Keterangan dan Barang Bukti

Setelah diketahui, bahwa peristiwa yang diberitahukan kepadanya itu memang benar-benar telah terjadi, maka penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta ayng berhubungan dengan tindak pidana tersebut. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya penyelidik dapat menetukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil yang diperoleh dengan dilaksanakannya penyelidikan tersebut menjadi bahan yang diperlukan penyidik atau penyidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.[5]

3. Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai

Kewajiban dan wewenang ketiga yang diberikan pasal 5 kepada penyelidik, menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dari apa yang kita pahami, bahwa untuk melakukan hal ini aparat tidak perlu untuk meminta surat perintah khusus atau dengan surat apapun. Karena sebagaimana dalam pasal 4 mengaskan bahwa polisi Negara RI adalah penyelidik, maka sudah menjadi wajar dan haknya untuk polisi bila ada sesuatu yang dicurigai melakukan tindakan tersebut.

Akan tetapi jika polisi mengalami kesulitan dalam melakukan tindakan tersebut diatas, maka satu-satunya jalan yang dapat dibenarkan hukum, pejabat penyelidik harus cepat-cepat mendatangi pejabat penyidik atau lebih efesiennya penyelidik mempersiapkan kian “surat perintah” penangkapan atau surat perintah “membawa dan menghadapkan” orang yang dicurigai ke muka penyidik.[6]

4. Tindakan Lain Menurut Hukum

Memang terlihat sulit memahami apa yang dimaksud tindakan lain menurut hukum ini. Akan tetapi menurut Yahya Harahap, beliau memberikan contoh agar mempermudah pemahamannya sebagai berikut: Seorang yang dicurigai tidak mau berhenti dan tidak mau menyerahkan identitas yang diminta atau ditanyakan penyelidik. Dari point yang sebelumnya telah kita ketahui penyelidik tidak dapat memaksanya dengan upaya paksa, dan sebagai jalan keluar, penyelidik harus pergi meminta surat perintah kepada penyidik untuk dihadapkan padanya. Sekarang, apakah penyelidik dapat memaksa orang tadi untuk berhenti dengan surat perintah penyidik? Dan apakah dapat ditindakan dengan perlakuan lain semacam perampasan surat kartu penduduk dan lainnya? Sepanjang hal ini memang dapat dilakukan dengan alasan perampasan KTP sebagai tindakan penggeledahan pakaian sebagaimana yang diatur pada pasal 37 ayat 1. Namun hal ini baru dapat dilakukan jika terjadi penangkapan terhadap tersangka. Jika tidak, penggeledahan pakaian tidak dibenarkan. Secara teoritis sangat sulit mengkontruksi acuan tindakan yang konkrit terhadap bunyi pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP yang memerintahkan hal ini. Mungkin praktek hukumlah yang memberi jalan pemecahan atau ketentuan ini dalam praktek lebih berat arahnya menjurus kepada tindakan keluasaan bagi pejabat penyelidikan.

Kedua, Kewenangan berdasarkan perintah penyidik. Tindakan yang dilakukan penyelidik dalam hal ini, teaptnya merupakan tindakan melaksanakan perintah penyidik, yaitu berupa:

  1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
  2. Pemeriksaan dan penyitaan surat
  3. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
  4. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

2.      Penyidikan

Dari tema yang kami bahas sebelumnya, penyidikan merupakan tindakan preventif setelah dilakukannya penyelidikan dan  dari laporan penyelidik diputuskan untuk ditindak lanjutkan. Sebagaimana KUHAP menjelaskan dalam BAB 1 Ketentuan Umum pasal 1 point 2 yang berbunyi:

Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dari bunyi pasal di atas, menurut R. Wiyono, S.H, dalam bukunya Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia untuk memahami perbedaan mencolok antara penyelidikan dengan penyidikan jika dalam penyelidikan arahnya untuk menentukan ada atau tidaknya peristiwa yang diduga merupakan perbuatan pidana, sedang dalam penyidikan arahnya untuk menentukan siapa tersangka yang dapat diduga melakukan perbuatan pidana tersebut.[7]

Maka dari itu, tentulah tugas selanjutnya aparat hukum menentukan kepastian perbuatan seseorang merupakan perbuatan pidana berdasarkan undang-undang pidana dengan cara memperoleh bukti-bukti kuat bahwa pelaku benar-benar melakukannya. Dengan dimualainya penyidikan ditandai secara formal procedural dikeluarkannya surat perintah oleh pejabat yang berwenang di instansi penyidik sekaligus diterimanya laporan atau pengaduan ataupun informasi tentang telah terjadinya perbuatan pidana di lapangan.[8]

2.1.Aparat Penyidik

Dalam pasal 6 KUHAP, ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik yang melakukan tugas. Dari pasal tersebut M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa penyidik terbagi menjadi 2 bagian sesuai dengan syarat-syaratnya yang ditentukan, yaitu:

1. Pejabat Penyidik Polisi

Menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 huruf a, salah satu instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan ialah pejabat polisi Negara. Peraturan kepangkatan pejabat penyidik kepolisian tersebut telah ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 1983, berupa PP No. 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan pejabat penyidik diatur dalam BAB 2 PP No. 27 Tahun 1983. Memperhatikan ketentuan kepangkatan yang diatur dalam BAB 2 peraturan pemerintah dimaksud, syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidik kepolisian, dapat diperinci sebagai berikut:

a)      Pejabat penyidik penuh, syarat-syaratnya:

  • Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
  • Atau yang berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua,
  • Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian R.I.

b)      Penyidik Pembantu, syarat-syaratnya:

  • Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi
  • Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (golongan II/a),
  • Diangkat oleh Kepala R.I. atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam pasal 6 ayat 1 huruf b. Yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya wewenang yang mereka miliki bersumber pada ketentuan undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasalnya. Sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelakasanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Berikut kedudukan dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil:

a)      Penyidik pegawai negeri sipil kedudukannya berada di bawah:

  • Koordinasi penyidik Polri, dan
  • Di bawah pengawasan penyidik Polri.

b)      Penyidik Polri memberikan petunjuk kepada penyidik pegawai negeri sipil tertentu, dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan (pasal 107 ayat 1).

c)      Penyidik pegawai negeri tertentu, harus melaporkan kepada penyidik Polri tentang adanya suatu tindak pidana yang sedang di disidiknya (pasal 107 ayat 2).

d)      Apabila penyidik pegawai negeri sipil telah selesai, hasil penyidikan harus diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri (pasal 107 ayat 3)

e)      Apabila penyidik pegawai negeri sipil mengehntikan penyidikan yang telah dilaporkannya pada penyidik Polri maka penghentian penyidikan itu harus diberitahukan kepada penyidik Polri dan penuntut umum (pasal 109 ayat 3).

2.2.Wewenang Penyidik

Mengetahui wewenang pejabat penyidik yang terbagi menjadi pejabat penyidik dan penyidik pembantu, dapat kita lihat dalam aturan pasal 7 ayat 1. Wewenang kedua pejabat ini semua terperinci secara umum dalam pasal tersebut, yang oleh M. Yahya Harahap dipaparkan sebagai berikut:

  1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana,
  2. Melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian,
  3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
  4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
  5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
  6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
  7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
  8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan saat perkara,
  9. Mengadakan penghentian penyidikan,
  10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2.3.Tata Cara Pemeriksaan Penyidikan

Dalam pembicaraan tata cara pemeriksaan, permasalahan difokuskan sepanjang hal-hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan samasekali di luar jangkauan kita, karena masalah teknis pemeriksaan berada dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Sebagaimana diketahui, titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidikan ialah oknum tersangka. Dari dialah akan diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diperlukan akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat diri. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya itulah pemeriksaan ditujukan. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (presumption of innocent) sampai diperoleh keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pada suatu pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi-saksi atau ahli, demi untuk terangnya dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan kepada tersangka. Namun, sedangkan kepada tersangka harus ditegakkan harkat martabat dan hak-hak asasinya.[9]

BAB III

PENUTUP

 

Kesimpulan

Dari tema yang berjudul “Penyelidikan dan Penyidikan” dapat penulis simpulkan bahwa penyelidikan merupkan upaya pertama aparat hukum untuk menguji sebuah informasi berupa aduan maupun laporan agar terbukti dapat dilakukannya sidik jika merupakan perbuatan tindak pidana. Sedangkan penyidikan, adalah metode setelah dilakukannya penyelidikan berupa pemeriksaan olah TKP, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan lain sebagainya sampai ditemukannya kejelasan perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Terkait dengan tugas-tugasnya telah diatur dalam undang-undang sesuai dengan jabatan yang dipegang. Karena penyelidik dan penyidik berbeda tugas dan pula berbeda jabatan yang diemban.

Mudah-mudahan informasi dari makalah yang penulis buat ini dapat memberikan wawasan dan penerangan terkait dengan tugas para aparat di Tempat Kejadian Perkara ketika mereka melakukan penyidikan dan penyelidikan. Hal ini agar dapat menjadikan kita memiliki tips dan pegangan ketika kita dihadapkan dengan situasi semacam ini.

DAFTAR PUSTAKA

Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.

Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1988.

R. Wiyono, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.

Redaksi Sinar Grafika, KUHAP dan KUHP, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Widnyana, I Made, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010.


[1] Prof. I Made Widnyana, S.H, Asas-asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Fikahati Aneska) 2010, h. 34.

[2] M. Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jakarta:Pustaka Kartini), cet.2, 1988, h. 99.

[3] Ibid, h. 100.

[4] H. Hamrat Hamid, S.H, dan Harun M. Husein, S.H, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan (Jakarta: Sinar Grafika) 1992, h. 18

[5] Op. cit, h. 103.

[6] Ibid, h. 104.

[7] R. Wiyono, S.H, Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Jakarta: Kencana) 2006, h. 36

[8] H. Hamrat Hamid, S.H, dan Harun M. Husein, S.H, Op. cit, h. 36.

[9] M. Yahya Harahap, S.H, Op. cit, h. 134.

By rahmatyudistiawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s