Siyasah Maliyah (Hukum Politik Islam) oleh Rahmat Yudistiawan

BAB I

PENDAHULUAN

 

Seperti di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, di dalam fiqh siyasah maliyah pun pengaturannya diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, di dalam siyasah maliyah ada hubungan  diantara tiga faktor, yaitu: rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antar orang kaya dan orang miskin. Di dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus  diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar.

Produksi, distribusi, dan komsumsi dilandasi oleh aspek-aspek keimanan dan moral, serta dijabarkan dalam aturan-aturan hukum, agar ada keadilan dan kepastian. Adalah benar pernyataan bahwa “hukum tanpa moral dapat jatuh kepada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menimbulkan ketidakpastian.

Oleh karena itu, di dalam fiqh siyasah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar (ulet), berusaha, dan berdoa mengharap karunia Allah. Kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, di atur di dalam bentuk, zakat, dan infak, yang hukumnya wajib atau juga di dalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syari’ah, seperti bea cukai (usyur) dan kharaj.

Isyarat-isyarat Al-Quran dan Al-Hadits Nabi menunjukkan bahwa agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada orang fakir dan miskin dan kaum mustad’afiin (lemah) pada umumnya, kepedulian inilahyang harus menjiwai kebijakan penguasa (ulil amri) agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.

Orang-orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya yang menjadi hak para fakir dan miskin harus dilindungi, bahkan didoakan agar hartanya mendapat keberkahan dari Allah SWT. Sudah tentu bentuk-bentuk perlindungan terhadap orang kaya yang taat ini akan banyak sekali seperti dilindungi hak miliknya, dan hak-hak kemanusiannya.

Dalam tata negara harus ada pengaturan keluar masuknya keuangan yang ditangani oleh lembaga-lembaga tertentu. Tentunya hal itu bukan sesuatu yang mudah, karena tidak sedikit pejabat yang berada dalam lembaga ini sering terjerat oleh hukum seperti Gayus Tambunan. Perlu ada pembenahan kembali dalam menata keuangan negara. Karena hal ini penting maka penulis akan memaparkan sedikit penjelasan yang berkaitan dengan keuangan negara dalam bidang fiqih siyasah maliyah.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

1.      PENGERTIAN

Yang dimaksud politik keuangan bagi suatu Negara adalah pengaturan sumber-sumber pemasukan dan pendayagunaan keuangan, yang digunakan untuk memenuhi pembiayaan kepentingan umum, tanpa harus mengakibatkan kepentingan individu dan kepentingan yang sifatnya tertentu menjadi korban.[1]

Secara etimologi Siyasah Maliah ialah politik ilmu keuangan, sedangkan secara terminologi Siyasah Maliah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.[2]

Jadi, pendapatan negara dan pengeluarannya harus diatur dengan baik. Karena keuangan negara termasuk pilar yang sangat berperan penting dalam kemaslahatan masyarakat. Ketika keuangan diatur sedemikian, maka dampaknya terhadap ekonomi, kemiliteran, dan hal-hal yang lainnya; yaitu kesejahteraan bagi penduduk negara tersebut.

2.      SUMBER DAN KONSEP KEUANGAN NEGARA

Mengenai sumber pendapatan negara untuk membiayai segala aspek aktivitas negara, ada beberapa perbedaaan pendapat:

  1. Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya As-Siyasatus Syari’ah fi Islahir Ra’i war Ra’iyah (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa hanya ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.
  2. Sedangkan pendapat Muhammd Rasyid Ridha, dalam bukunya Al-Wahyu al-Muhammady (wahyu Ilahi kepada Muhammad), menyatakan bahwa selain zakat dan harta rampasan perang seperti yang diajukan oleh Ibnu Taimiyah ditambahkannya jizyah (pemberian) yang didapatkan dari golongan minoritas (non muslim) sebagai jaminan kepada mereka, baik jaminan keamanan dan keselamatan jiwa dan harta benda mereka maupun jaminan hak-hak asasi mereka.
  3. Lain halnya dengan Yusuf Qhardawi, ia menyatakan, selain hal-hal diatas, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, karena jika hanya ada tiga macam sumber pendapatan negara, dapat dipastikan pendapatan tersebut tidak mungkin dapat membiayai semua kegiatan negara, yang makin hari makin luas dan besar.[3] Begitu pula pendapat Abdul Wahhab Kahallaf yang sama halnya dengan Qardhawi, beliau pun menambahkan harta pusaka orang yang tidak meninggalkan ahli waris termasuk dari sumber keuangan negara.

2.1  BAITUL MAL(Wilayah Al-Mal)

Ketentuan syariat, baik Al-Quran maupun hadis Nabi saw, yang mengatur secara langsung masalah baitul mal ini, memang tidak ada ketentuan syar’i yang kita peroleh hanya dari atsar para khulafaur Rasyidin yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan negara. Meski demikian, posisi baitul mal begitu penting bagi kehidupan negara islam sebagai lembaga penyimpanan harta kekayaan negara, yang bertanggung jawab atas harta kekayaan negara, baik dalam pemasukanya, penyimpanan dan pengeluaranya, sudah menjadi keharusan di dalam sistem negara islam.[4]

Di dalam praktek penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh para khulafaur Rasyidin, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan bverkenaan dengan masalah baitul mal ini. Pada masa pemerintahan khalifah Abu Bakar  dan Umar bin Khattab, penggunaan harta kekayaan negara dari baitul mal begitu ketat da  teliti, sehingga kedua orang khalifah tersebut tidak berani menggunakanya, walau untuk diri pribadinya sebagai kepala negara, kalau bukan keadaan benar-benar memerlukanya. Kedua khalifah itu lebih baik mencari nafkah dengan cara berdagang untuk memenuhi keperluanya dan keluarganya, daripada menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal. Tetapi, keadaan berbeda dalam pemerintahan usman bin Affan. Dia begitu mudah menggunakan harta kekayaan negara dari baitul mal, baik untuk keperluan diri dan keluarganya maupun untuk keperluan keluarga familinya yang kebetulan menjadi pejabat tinggi negara. Karena itu, Abdullah bin Al Arqam, kepala baitul mal pusat di madinah, menolak permintaan khalifah Usman bin Affan. Bukan hanya sampai disitu, Abdullah bin Al Arqam sebagai tindakan protes atas kebijaksanaan khalfah dalam menggunakan harta kekayaan negara, menyataka mengundurkan diri dan berhenti sebagai kjepala baitul mal.[5]

Dari peristiwa yang pernah terjadi pada masa khulafaur Rasyidin ini, di samping mengingat pentingnyaposisi lembaga baitul mal di dalam sistem negara islam, kami mengajukan beberara usul sebagai berikut:[6]

  1. Lembaga baitul mal adalah badan otonom yang berdiri bebas sebagai salah satu lembaga tinggi negara.
  2. Pimpinan lembaga ini di angkat dan diberhentikan oleh khalifah atas persetujuan majelis syura. Tanpa persetujuan majelis syura, pengangkatan pimpinan baitul mal tidak sah.
  3. Lembaga ini secara horizontal sejajar dengan lembaga eksekutif dan yudikatif, dan secara fertikal mempunyai wakilnya di tiap daerah, baik di provinsi maupun kabupaten atau walikota.
  4. Lembaga ini berkewajiban untulk mencai sumbr-sumber pendapatan negara, memelihara dan menyimpanya, serta menghemat pengeluaran anggaran biaya negara.
  5. Dalam tugas untuk mencari sumber-sumber pendapatan negara, baitul mal bekerja sama dengan departemen keuangan yang berada di dalam lembaga eksekutif.
  6. Setiap penyusunan rancangan pendapatan dan anggaran belanja negara yang disusun oleh pemerintah (eksekutif) harus ada penyesuaian terlebih dahulu oleh baitul mal sebelum diajukan kepada majelis syura.
  7. Lembaga baitul mal berfungsi sebagai badan pengawas keuangan, yang bertugas untuk mengontrol semua penggunaan dana negara yang dilalkukan oleh eksekutif,  yudikatif, maupun legislatif.
  8. Lembaga baitul mal berhak untuk mengambil tindakan hukum atas segala penyelewengan yang dilakukan oleh semua aparat negara dengan alasan mengajukanya kepada mahkamah agung, agar diproses di depan pengadilan.

Adapun Ibnu Humam, pengarang kitab” Al Bada’i” berkata bahwa: harta yang dimasukan pada kas negara (baitul mal) ada empat macam (konsep Baitul Mal):[7]

Pertama: harta zakat binatang ternak dan pertanian dan harta yang di pungut dari para pedagang muslim.

Kedua: harta dari pajak tanah, upeti dari setiap pembayar pajak, harta shadakoh karena terjadi perdamaian antara bani hijran dan bani hilal dan bani taghlin dan harta yang di pungut dari para pedagang non muslim (seperti orang-orang kafir zimmi, musta’min dan orang-orang kafir yang memerangi umat islam).

Keempat: harta pusaka milik orang yang meninggal dunia, tetapi dia tidak meninggalkan ahli waris, atau meninggal suami atau istri.

Adapun pos penyaluran jenis harta yang pertama adalah sebagaimana penyaluran zakat bagi 8 muzakki sesuai dengan penjelasan Allah SWT yang termuat dalam firman-Nya: “sesungguhnya zakat-zakat itu, bagi orang-orang fakir dan miskin, dst”.

Kemudian, penyaluran harta yang kedua yang meliputi harta seperlima dari rampasan perang, hasil tambang dan rikaz telah saya kemukakan dalam kitab “Biografi’, sebagaimana Allah SWT menegaskan dalam kitab-Nya: ketahuillah! Sesungguhnya apa saja yang kamu peroleh sebagai rampasan perang”.

Adapun pos penyaluran harta jenis ketiga yang berupa pajak dan sejenisnya adalah dipergunakan untuk menyemarakan dan menumbuh suburkan agama islam dan memperbaiki kepentingan-kepentingan umat islam, seperti dipergunakan untuk menggaji para pejabat, para hakim, para ulama yang diberi tugas memberikan fatwa, para prajurit, para penjaga jalan, orang-orang yang membangun masjid-masjid, benteng-benteng dan dipergunakan untuk membiayai perbaikan sungai-sungai yang tak seorangpun berhak memilikinya itu.

Mengenai harta jenis keempat ialah dipergunakan  untuk memberikan dana pengobatan bagi orang-orang fakir dan miskin yang sedang menderita sakit, untuk membeli kain-kain kafan yang diberikan kepada orang-orang yang meninggal dunia, yaitu orang-orang yang tidak mempunyai harta sama sekali, untuk membiayai kehidupan anak yang di temukan dijalan serta membayar diyat  bila dia mengerjakan tindakan kriminal, untuk membiayai kehidupan orang yang sudah yang tidak mampu bekerja, karena tidak ada orang yang menanggungnya, an lain sebagainya. Atas dasar itu, maka seorang pemimpin wajib mnyalurkan hak-hak tersebut kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

Sedangkan yang dimaksud dengan penyaluran harta untuk Allah SWT. dan untuk membela agama Allah swt. adalah bahwa harta tersebut disalurkan demi untuk kepentingan umum yang tidak untuk satu jenis kepentingan tertentu saja. Semuanya dikembalikan kepada Allah swt. Dengan demikian, seluruh sumber keuangan negara islam sama-sama dipergunakan demi kepentingan umum. Hanya saja setiap penyaluran sumber keuangan itu tidak menetapkan secara pasti terhadap kepentingan umum. Hal ini hanya disebutkan sebagian jenis kemaslahatan dengan harapan dapat mengalihkan pandangan agar tertuju kepadanya dan juga  untuk mengingatkan kepada semua pihak penguasa supaya mereka tetap memeliharanya sebaik mungkin.

2.2  JIZYAH

Jizyah adalah pungutan harta yang dikenakan atas setiap kepala. Kata jizyah itu diambil dari kata al-jaza yang artinya balasan. Sehingga dapat bermakna iuran Negara (dharibah) yang diwajibkan atas orang-orang ahli kitab sebagai imbangan bagi usaha membela mereka dan melindungi mereka atau sebagai imbangan bahwa mereka memperoleh apa yang diperoleh orang-orang Islam sendiri, baik dalam kemerdekaan diri, pemeliharaan harta, kehormatan dan agama.[8]

Jizyah merupakan harta umum yang dibagikan untuk kemaslahatan rakyat, dan wajib diambil setiap satu tahun. Hukum jizyah adalah wajib berdasarkan nash Al-Quran. Allah swt. berfirman:

 قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.(At-Taubah; 29)

Dari penjelasan ayat di atas menurut sebagian ahli tafsir mendefinisikan Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbangan keamanan bagi diri mereka.[9]

Kaitannya dengan penetapan jizyah bagi kelompok nonmuslim ini, dapat dikategorikan menjadi empat kelompok, antara lain:[10]

  1. Orang-orang Arab Musyrik. Dalam hal ini ulama sepakat untuk tidak mengambil atau menerima jizyah dari mereka, sebab bagi mereka hanya ada dua pilihan yaitu masuk Islam atau diperangi.
  2. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai golongan ahlul kitab berdasarkan ketetapan nash Al-Quran, sehingga dari kelompok ini diterima pengeluaran jizyahnya.
  3. Orang-orang Majusi dan Shabi’un dapat diterima jizyahnya berdasarkan kesepakatan sahabat, karena Rasulullah-pun sendiri berdasarkan riwayat beberapa hadist pernah menerima dan mengambil jizyah dari kelompok ini.
  4. Orang-orang non muslim lainnya seperti penyembah patung dan sebagainya tidak ada ketetapan yang pasti untuk pengambilannya, baik yang berasal dari al-Quran maupun al-Hadis.

Dalam hal ini masalah penerimaannya adalah bersifat ijtihadi, tergantung pada kemaslahatan dan pertimbangan yang berwenang (ulil amri). Dengan demikian yang dimaksud dengan ahlu dzimmah disini adalah setiap warga negara Islam dari kalangan non muslim yang berasal dari golongan ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), ataupun yang berasal dari kelompok non ahlul kitab seperti Majusi, Shamiri maupun Shabi’ah, baik yang berasal dari bangsa Arab ataupun yang lainnya seperti bani Tughlab dan Najran. Dinamakan demikian karena mereka menjadi tanggungan kaum muslimin untuk memberikan perlindungan atas jiwa, kehormatan dan harta mereka.

Jizyah ditinjau dari kadarnya ada dua macam, yaitu:

1. Jizyah Shulhiyah

Jizyah shulhiyah yaitu jizyah yang dikenakan berdasarkan perdamaian sudah tentu kadarnya sesuai dengan apa yang disepakati. Rasulullah SAW pernah melakukan jizyah yang semacam ini dengan Nasrani Najron yaitu dengan membayar persalinan pakaian. Umar pernah pula melakukannnya dengan mewajibkan mereka dengan dua kali lipat dari yang diambil dari muslim.

2. Jizyah Ghair Shulhiyah

Jizyah ghair shulhiyah dalam hal ini membagi golongan dzimmi menjadi tiga kreteria, yaitu:

1)      Golongan orang-orang kaya bagi mereka dikenakan 48 dirham.

2)      Golongan menengah yang dikenakan kepada mereka 24 dirham.

3)      Golongan fakir yang masih dapat bekerja, bagi mereka dikenakan 12 dirham.(Menurut pendapat Imam Hanafi)

Akan tetapi dalam menentukan kriteria kaya mereka berbeda pendapat, ada yang mengatakan bahwa orang yang memiliki harta senilai 10.000 dirham ke atas adalah kaya, yang memiliki 200 dirham ke atas adalah golongan menengah, dan yang kurang dari 200 dirham adalah fakir.

Menurut As-Syafi’i, jizyah ditentukan minimalnya 1 dinar dan maksimalnya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan menurut Imam Malik minimal dan maksimalnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa khalifah Abu Bakar, penetapan besar kadar jizyah ini tidak dilakukan, hanya dilihat menurut keadaan yang sepantasnya atau berdasarkan perjanjian dan kerelaan yang bersangkutan. Barulah pada masa Umar bin Khattab, tatkala wilayah Islam semakin meluas, ditetapkan tiga kategori penduduk pembayar jizyah yang berbeda, yang kemudian diambil sebagai patokan tetap Imam Hanafi seperti yang dipaparkan di atas.[11]

Disamping itu, ia juga menetapkan bahwa daerah-daerah yang menggunakan mata uang emas, seperti mesir dan syiria, pembayaran jizyahnya dalam bentuk uang emas (dinar). Sedangkan untuk wilayah yang menggunakan mata uang perak (dirham), seperti Mesopotamia, Bahrain, dan beberapa daerah lain, pembayaran jizyahnya dengan menggunakan dirham dengan perbandingan satu dinar ditetapkan sama dengan 12 dirham.[12]

2.3  FAI[13]

Harta Fai’ adalah segala sesuatu yang dikuasai kaum Muslim dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan berkuda maupun unta, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan.

Kondisi ini seperti yang terjadi pada Bani Nadhir, atau seperti kejadian lainnya yaitu takutnya orang-orang kafir kepada umat Islam sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan harta benda mereka. Kaum muslim menguasai segala sesuatu yang mereka tinggalkan, atau bisa juga akibat ketakutan orang-orang kafir sehingga mendorong mereka mengerahkan diri kepada kaum muslim dengan harapan kaum muslim berbuat baik kepada mereka dan tidak memerangi mereka. Hal ini dilakukan mereka disertai dengan penyerahan sebagian dari tanah dan harta benda mereka – contohnya adalah peristiwa yang terjadi pada penduduk Fadak yang beragama Yahudi. Inilah makna fai’ yang dimaksud oleh firman Allah swt. dalam surat al Hasyr, yaitu:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Dan apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan (tidak pula) seekor unta pun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”. (QS. Al Hasyr: 6)

Hal ini telah terjadi pada harta Bani Nadlir dan Fadak, yang diperoleh tidak dengan pengerahan pasukan berkuda maupun unta kaum Muslim. Oleh karena itu harta ini benar-benar menjadi milik Rasulullah SAW. Harta ini sebagian dibelanjakan oleh beliau saat masih hidup untuk keperluan keluarganya selama setahun, dan sisanya dijadikan oleh beliau untuk keperluan amunisi dan penyediaan senjata yang akan digunakan dalam perang di jalan Allah. Setelah beliau wafat, Abu Bakar dan Umar melanjutkan apa yang telah beliau lakukan.

Harta Fai’ adalah salah satu pos pendapatan Baitul Mal dalam Daulah Khilafah. Harta Fai’ sendiri bisa diperoleh ketika Daulah Khilafah telah ditegakkan. Sebelum Khilafah ada, maka konsep fai’ belum bisa diterapkan. Karena itu termasuk kebijakan negara. Diantara pembagian dan prosedur pembagian harta Fai’ antara lain:

  1. 1/5 (ditashorufkan)
  2. 4/5 diperuntukkan bagi :

a)      Para pejuang perang

b)      Para pejuang yang sudah gugur

c)      Hal-hal yang berkaitan dengan kemaslahatan orang mu`min.

2.4  KHARAJ[14]

Kharaj secara sederhana dapat diartikan sebagai pajak tanah. Pajak tanah ini dibebankan atas tanah non-muslim dan dalam hal-hal tertentu juga dapat dibebankan atas umat islam.

Kharaj pertama kali dikenal dalam umat islam setelah perang khaibar. Pada saat itu rasulullah saw. memberikan dispensasi kepada penduduk yahudi khaibar untuk tetap memiliki tanah mereka, dengan syrat mereka memberikan sebagian hasil panennya kepada pemerintah islam. Dalam sejarah pemerintah islam kharaj merupakan sumber keuangan Negara yang dikuasai oleh komunitas   (pemerintah), bukan oleh sekelompok orang.

Kharaj dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kharaj sebanding (proporsional) dan kharaj yang tetap. Jenis pertama dikenakan secara proporsional berdasarkan total hasil pertanian, misalnya seperdua, sepertiga atau seperlima dari hasil yang diperoleh. Sedangkan bentuk kedua dibebankan atas tanah tanpa membedakan status pemiliknya, apakah anak-anak atau dewasa, merdeka atau budak, perempuan atau laki-laki, muslim atau non-muslim. Kewajiban membayar kharaj hanya sekali setahun, meskipun panen yang dihasilkannya bisa tiga atau empat kali setahun.

Jumlah pajak yang pernah dipraktikan dalam pemerintahan islam beragam, sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang wajib membayarnya dan tanah pertaniaannya. Khalifah umar, misalnya menetapkan jumlah kharaj sawad al-iraq dengan ketentuan satu dirham untuk setiap jarib dan satu qafidz gandum untuk tanah yang terdiri dari sejumlah sungai dan kanal. Untuk tanah sawad, komposisi jumlah pajak perjarib adalah sebagai berikut:

  1. Anggur, 10 dirham
  2. Kurma, 8 dirham
  3. Tebu, 6 dirham
  4. Gandum, 4 dirham
  5. Kapas, 5 dirham

Menyangkut teknis pengumpulan kharaj biasanya dilakukan oleh sebuah tim  atau dewan yang diberi wewenang oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya, Sa’d bin Abi Waqqash menetapkan pengumpulan dan pembayaran pajak tanah sawad dikoordinir oleh para tuan tanah. Bahkan pada tahun 20 H, umar membentuk satu lembaga kementerian khusus (Diwan al-Khawaraj) yang dipercayakan melakukan tugas pengumpulan pajak hasil bumi.

Menurut Sayyid Sabiq, ulama Mesir kontemporer, jika kharaj ini merupakan sewa tanah maka ukuran atau besarnya pajak diserahkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Karenanya kharaj bisa berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi dan waktu serta tempat. Ketentuan ini tiadak harus mengacu kepada kebijaksanaan Umar.

BAB III

KESIMPULAN

Dalam pembahasan makalah kali ini, penulis menguraikan sistematika dalam memproseduri dan mengatur keuangan Negara dimasa kejayaan Islam. Dimana sistematika tersebut hingga saat ini pun digunakan dalam mengatur jalannya keuangan suatu Negara, terkhusus bagi Negara Islam. Istilah yang biasa digunakannya adalah Siyasah Maliah, yang dapat dipahami sebagai metode dalam mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak induvidu dan menyia-nyiakannya.

Untuk itu para ulama membuat konsepsinya dan membagi sesuai dengan kegunaan dan sumber keuangan Negara beragam macamnya;

  1. Zakat
  2. Jizyah
  3. Fai
  4. Kharaj, dst

Sedangkan Baitul Mal adalah lembaga penghimpun dan penyalur dana keuangan Negara dalam mengatur tatanan Negara yang bersangkut serta banyak tugas lainnya dalam hal keuangan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Iqbal, Muhammad. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2007.

Djazuli, Ahmad. Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah. Jakarta; Kencana, 2009.

Djaelani, Abdul Qadir. Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.

Khallaf, Abdul Wahhab. Politik Hukum Islam. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1994.

Duan, Mbah. Siyasah Maliyah. Artikel diakses pada 03 April 2012 dari http://mbahduan.blogspot.com/2012/03/makalah-siyasah-maliyah.html.

Faruk, Umar. Siyasah Maliyah. Makalah Jurusan Jinayah Siyasah, Fakultas Syariah, STAI Ma’had Aly Al-Hikam, Malang, semester 5, 2012.

Ubed, Rizal. Jizyah/Pajak dalam Islam. Artikel diakses pada 14 Mei 2011 dari http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html.


[1] Abdul Wahhab Kahallaf. 1994.  Politik Hukum Islam. PT. Tiara Wacana Yogya. hlm 79.

[2] Abdullah Muhammad Muhammad al-Qadhi. 1990.  Siyasah As-Syar’iyah baina Al-Nadariyah wa al-Tadbiq. Dar al-Kutub al-Jam’iyah al-hadits. hlm 881

[3] Abdul Qadir Djaelani. 1995. Negara Ideal: Menurut Konsep Islam. Surabaya: PT. Bina Ilmu. hlm 382.

[4] Ibid

[5] Ibid

[6] Ibid

[7] Abdul Wahhab Khallaf, op. cit., hlm. 106

[8] Prof. HA. Djazuli. Fiqh Siyasah. Jakarta: Kencana, 2009. hlm 229.

[9] Mbah Duan. Siyasah Maliyah. Artikel diakses pada 03 April 2012 dari http://mbahduan.blogspot.com/2012/03/makalah-siyasah-maliyah.html.

[10] Rizal Ubed. Jizyah/Pajak dalam Islam. Artikel diakses pada 14 Mei 2011 dari http://rizalubed.blogspot.com/2011/05/jizyah-pajak-dalam-negara-islam.html.

[11] Ibid

[12] Ibid

[13] Op.cit

[14] Dr. Muhammad Iqbal. Fiqh Siyasah. Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 281-283.

By rahmatyudistiawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s