Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia oleh Rahmat Yudistiawan

BAB I

PENDAHULUAN

 

Ketidak berdayaan sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan berbagai jenis sistem lainnya telah memberikan peluang bagi perkembangan ekonomi yang bernuansa Islam. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri, bukan diadopsi dari ekonomi liberal, komunis, kapitalis dan sebagainya. Sistem ekonomi Islam sebagai kebijaksanaan alternatif dalam mencari jalan keluar dari kemelut ekonomi dewasa ini.[1]

Tidak lama sering kita dengar perihal Perbankan Syari’ah atau Bank Islam yang secara umum pengertian Bank Islam (Islamic Bank) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni Bank Tanpa Bunga (Interest-Free Bank), Bank Tanpa Riba (Lariba Bank), dan Bank Syari’ah (Shari’a Bank). Sebagaimana akan dibahas kemudian, di Indonesia secara teknis yuridis penyebutan Bank Islam mempergunakan istilah resmi “Bank Syari’ah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syari’ah”.

Gagasan awal perbankan Syari’ah adalah ingin membebaskan diri dari mekanisme bunga, atau nonribawi. Mula-mula pembentukan Bank Islam di Indonesia sendiri khususnya banyak menimbulkan keraguan. Hal tersebut muncul mengingat anggapan bahwa sistem perbankan bebas bunga adalah sesuatu yang mustahil dan tidak lazim.

Namun demikian, ekonomi syari’ah, walaupun dapat dikembangkan oleh masyarkat sendiri, namun tetap membutuhkan legislasi, yang berarti formalisasi syariat Islam menjadi hukum positif, dengan demikian dibutuhkan juga perjuangan politik untuk menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang Perbankan.

Dalam makalah ini yang berjudul Hukum Perbankan Syari’ah di Indonesia, mengingat cakupannya amat luas, penulis berusaha memberikan penjelasan semaksimal mungkin materi yang secara singkat dan padat apa saja yang diperlukan untuk memahami gambaran tentang Perbankan Syariah dalam perspektif hukum di Indonesia.

BAB II

PEMBAHASAN

1.      PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

1.1  Pengertian Hukum Perbankan Syariah

Kata Hukum (al-hukm) secara bahasa bermakna menetapkan atau memutuskan sesuatu, sedangkan pengertian hukum secara terminologi berarti menetapkan hukum terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan perbuatan manusia,[2] dalam perihal ini berarti penetapan hukum yang berkaitan dengan Perbankan.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 pengertian Bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkanya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Pasal 1 Angka 2). Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1).[3]

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi suatu perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain untuk penyimpangan dana dan/ atau pembiayaan  kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud, menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut Islamic banking atau interest fee banking, yaitu suatu system perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar).[4]

Menurut Ensiklopedi Islam, Bank Islam atau Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoprasianya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.[5]

Jadi pengertian Hukum Perbankan Syari’ah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank yang memenuhi prinsip-prinsip Syari’ah dan memiliki peraturan-peraturan yang harus dilaksanakan.

1.2  Dasar Hukum Perbankan Syariah

Bank syariah sebagai sebuah lembaga keuangan mempunyai mekanisme dasar, yaitu menerima deposito dari pemilik modal (depositor) dan mempunyai kewajiban (liability) untuk menawarkan pembiayaan kepada investor pada sisi asetnya, dengan pola dan/atau skema pembiayaan yang sesuai dengan syariat Islam. Pada sisi kewajiban, terdapat dua kategori utama, yaitu interest-fee current and saving accounts dan investment accounts yang berdasarkan pada prinsip PLS (Profit and Loss Sharing) anatar pihak bank dengan pihak depositor; sedangkan pada sisi aset, yang termasuk didalamnya adalah segala bentuk pola pembiayaan yang bebas riba dan sesuai prinsip atau standar syariah, seperti mudharabah, musyarakah, istisna, salam, dan lain-lain.

Bank syariah secara yuridis normatif dan yuridis empiris diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya, Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No.10  tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Undang-Undang No.3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat  dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya diseluruh Ibukota Provinsi dan Kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah (bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, dan semacamnya). Pengakuan secara yuridis dimaksud, memberi peluang tumbuh dan berkembang secara luas kegiatan usaha perbankan syariah, termasuk memberi kesempatan kepada bank umum (konvesional) untuk membuka kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Undang-undang dari landasan dasar hukum diatas, kemudian dijabarkan dalam berbagai peraturan Bank Indonesia yang dirumuskan sebagai berikut:

a)      Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup tentang pelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

b)      Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

c)      Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihakyang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

d)     Prinsip syariah adalah aturan perjanjian bedasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana/atau pembiayaan kegiatan usaha dan/atau kegiata lainnya yang dinyatakan sesuai syariah, anatara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan dengan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau adanya pilihan pemindahan pemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtima).[6]

Selain itu, perlu dikemukakan bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia, menjelaskan: (1) Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan, dan (2) Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijamin oleh Bank penerima agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.[7]

2.      LATAR BELAKANG DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH

Diuraikan Pengurus Besar Muhammadiyah Periode 1937-1944 K.H Mas Mansur bahwa penggunaan bank konvensional pada masa itu dilakukan karena terpaksa oleh umat Islam karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang terbebas dari riba. Sehingga disusul ide-ide untuk mendirikan bank syari’ah kerap sekali yang sebenarnya sejak pertengahan tahun 1970-an sudah muncul. Pada tahun 1974 wacana ini telah dibicarakan dalam seminar nasional Hubungan Indonesia dengan Timur Tengah, disusul pada tahun 1976 diadakan seminar Internasional yang dilaksanakan oleh LSIK[8] dan yayasan Bhineka Tunggal Ika. Perjalanan proses yang cukup panjang ini menemui hambatan untuk merealisasikan ide-ide tersebut, yaitu: Operasi bank Syari’ah yang notabene menerapkan prinsip bagi hasil oleh pemerintah/UU belum diatur, dan juga tidak sejalan dengan UU Pokok Perbankan UU No. 14 tahun 1967. Di sisi lain pemerintah tidak menghendaki konsep bank syari’ah tersebut dengan alasan bank syari’ah dari segi politis dianggap berkonotasi ideologis, yang ada kaitannya dengan konsep negara Islam. Sehingga pada saat itu juga masih banyak pertanyaan “siapa yang bersedia menaruh modal dalam ventura semacam itu (sistem bagi hasil)” tentunya para pengusaha yang ingin masuk sebagai penanam modal juga masih khawatir akan kelangsungan Investasinya. Sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih di cegah oleh pemerintah lantaran adanya kebijakan pembatasan bank Asing yang ingin mebuka kantor cabang di Indonesia.[9]

Namun, hambatan-hambatan yang ada tidak menyurutkan niat para tokoh Islam (pendiri) pada saat itu untuk terus berjuang mendirikan lembaga keuangan yang terbebas dari riba. Pada tahun 1980-an pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi Baitul Tamwil Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980, dengan adanya akta perubahan menjadi tertanggal 21 Desember 1982. Kemudian di Jakarta didirikan Baitut Tamwil kedua dengan nama Koperasi Simpan-Pinjam Ridho Gusti pada tanggal 25 September 1988.

Hal ini diakui atau tidak, berdirinya bank Islam di Indonesia relative lambat dibandingkan dengan sesama Negara OKI, terbukti awal 1980-an konsepsi perbankan Islam masih sebatas diskusi-diskusi yang di pelopori beberapa orang, salah satu diantranya Karmen A. Perwataatamadja, M. Dawam Rahardjo, AM. Saefuddin, M. Amin Aziz, dll yang mengusung tema “BANK ISLAM SEBAGAI PILAR EKONOMI ISLAM” Sebagai gambaran, M. Dawam Rahardjo dalam tulisannya pernah mengajukan rekomendasi Bank Syari’at Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari larangan riba, sekaligus berusaha menjawab tantangan bagi kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan berdasarkan tiga modus, yakni mudlarabah, musyarakah dan murabahah. Kemudian dalam pembentukannya sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas.

Pada tahun 1990 tepatnya bulan Agustus konsepsi pembentukan perbankan Islam mendapatkan perhatian khusus terbukti diadakannya lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua Bogor tanggal 18-20 Agustus yang di selenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian dalam follow up nya pembahasan hasil dari lokakarya di bahas dalam musyawarah nasional IV MUI di Jakarta tanggal 22-25 Agustus 1990, dengan menghasilkan kesimpulan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia serta mendapat dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Dalam peranannya dari tim pembentukan kelompok kerja membuahkan hasil terbukti dengan berdirinya PT BANK MUAMALAT INDONESIA (BMI) pada tanggal 1 November 1991, dan resmi beroperasi pada awal Mei 1992 dengan modal awal Rp. 106.126.382.000,- dan dalam perkembangannya mulai awal beroperasi hingga September 1999 BMI memiliki 45 outlet di seluruh wilayah di Indonesia.

Dalam komentar keterbelakangan Indonesia dalam pembentukan Bank Islam yang di lontarkan oleh K.H Hasan Basri mengatakan bahwa kondisi keterlambatan ini karena political-will belum mendukung, selanjutnya sampai diundangkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, BMI merupakan satu-satunya bank umum yang mendasarkan kegiatan usahanya atas syariat Islam di Indonesia. Baru setelah itu berdiri beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI membuka cabang Syari’ah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank Syari’ah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti (BSB), anak perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian lima cabang baru berupa cabang syari’ah dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Per bulan Februari 2000, tercatat di Bank Indonesia bank-bank yang sudah mengajukan permohonan membuka cabang syari’ah, yakni: Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh.[10]

3.      PRINSIP DAN BENTUK PRODUK PERBANKAN SYARIAH

3.1  Prinsip Perbankan Syariah

Teori perusahaan yang dikembangkan selama ini di Indonesia menekankan pada prinsip memaksimalkan keuntungan perusahaan. Namun teori ekonomi dimaksud, bergeser pada sitem nilai yang lebih luas, yaitu manfaat yang didpatkan tidak lagi berfokus hanya kepada pemegang saham, melainkan pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat kehadiran suatu unit kegiatan ekonomi dan keuangan. Sistem ekonomi syariah menekankan konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi yang dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan.

Realisasi dari konsep syariah, pada dasarnya system ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri yang mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.

Dalam hal pelaksanaan operasional sistem perbankan syariah akan tercermin prinsip ekonomi syariah dalam bentuk nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/profesionalisme dan sikap amanah; sedangkan dalam perspektif makro nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat dilihat secara jelas potensi manfaat keberadaan sistem perekonomian/perbankan syariah yang ditujukan kepada bukan hanya untuk warga masyarakat Islam, melainkan kepada seluruh umat manusia.

3.2  Bentuk Produk Perbankan Syariah

Bentuk produk bank syariah di negara Indonesia yang mayoritas muslim bahkan terbesar di dunia, terbagi berdasarkan pengaplikasiannya menjadi tiga, yaitu (a) bentuk invesatasi, (b) bentuk penghimpunan dana, dan (c) bentuk penyaluran dana.

Agar lebih mudah, kami membaginya secara umum beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank berbasis syariah, antara lain:

  1. Bentuk Investasi

a)      Pasar Modal

Jika investor ingin berinvestasi secara syariah di bursa saham, maka ada dua cara yang dapat ditempuh. Pertama, membuat portofolio tersendiri yang mengacu pada daftar saham halal; dan kedua, lewat reksadana syariah.

b)      Reksadana Syariah

Dalam reksadana syariah, manejer investasi akan menanamkan dananya pada saham atau fixed income yang halal dan dilakukan secara syariah. Investor diperkenalkan pada investasi riil, bukan yang spekulatif(untung-untungan).

c)      Pasar Uang dan Produk Perbankan Syariah

Pasar modal merupakan salah satu investasi yang dilakukan di pasar uang berdasarkan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Untuk mengakses hal dimaksud, dapat dilakukan melalui reksadana syariah atau melalui tabungan dan/atau melalui deposito di bank syariah dengan berdasakan sistem bagi hasil.

d)     Asuransi dan Dana Pensiun Syariah

Dana pensiun syariah yang dimaksud, mempunyai pola yang serupa dengan pola tabungan. Di Indonesia baru ada satu dana pensiun syariah, yaitu Dana Pensiun Syariah yang dikeluarkan PT Principal Indonesia dan untuk perusahaan yang menekuni asuransi syariah juga baru satu, yaitu PT Syarikat Takaful Indonesia.

e)      Gadai Syariah

Gadai syariah adalah salah satu cara untuk memperoleh uang melalui kantor pegadaian syariah. Gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas utang/pinjaman yang diperoleh dari kantor pegadaian syariah.

  1. Bentuk Penghimpunan dan Penyaluran Dana

a)      Titipan atau simpanan

  • Al-Wadi’ah (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah. Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal.
  • Deposito Mudhorobah, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan nisbah bagi hasil tertentu.

b)      Bagi hasil

  • Al-Musyarakah (Joint Venture), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan
  • Al-Mudharabah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.
  • Al-Muzara’ah, adalah bank memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang pertanian/perkebunan atas dasar bagi hasil dari hasil panen.
  • Al-Musaqah, adalah bentuk lebih yang sederhana dari muzara’ah, di mana nasabah hanya bertanggung-jawab atas penyiramaan dan pemeliharaan, dan sebagai imbalannya nasabah berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

c)      Jual beli

  • Bai’ Al-Murabahah, adalah penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad diawal dan besarnya angsuran=harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.
  • Bai’ As-Salam, Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Barang yang dibeli harus diukur dan ditimbang secara jelas dan spesifik, dan penetapan harga beli berdasarkan keridhaan yang utuh antara kedua belah pihak. Contoh: Pembiayaan bagi petani dalam jangka waktu yang pendek (2-6 bulan). Karena barang yang dibeli (misalnya padi, jagung, cabai) tidak dimaksudkan sebagai inventori, maka bank melakukan akad bai’ as-salam kepada pembeli kedua (misalnya Bulog, pedagang pasar induk, grosir). Contoh lain misalnya pada produk garmen, yaitu antara penjual, bank, dan rekanan yang direkomendasikan penjual.
  • Bai’ Al-Istishna’, merupakan bentuk As-Salam khusus di mana harga barang bisa dibayar saat kontrak, dibayar secara angsuran, atau dibayar di kemudian hari. Bank mengikat masing-masing kepada pembeli dan penjual secara terpisah, tidak seperti As-Salam di mana semua pihak diikat secara bersama sejak semula. Dengan demikian, bank sebagai pihak yang mengadakan barang bertanggung-jawab kepada nasabah atas kesalahan pelaksanaan pekerjaan dan jaminan yang timbul dari transaksi tersebut.

d)     Sewa

  • Al-Ijarah
  • Al-Ijarah Al-Muntahia Bit-Tamlik

e)      Jasa

  • Al-Wakalah
  • Al-Kafalah
  • Al-Hawalah
  • Ar-Rahn
  • Al-Qardh

4.      PERAN BANK INDONESIA DALAM MENERAPKAN SISTEM PERBANKAN SYARIAH DAN TANTANGAN PENGEMBANGANNYA

4.1  Peran Bank Indonesia Dalam Menerapkan  Sistem Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah menetapkan visi dan misi perbankan syariah dan merencanakan strategis untuk mencapai sasaran penegmabangan secara objektif pradigma kebijakan yang diterapkan secara konsisten, yaitu (a) market driven, pertumbuhan berdasarkan kebutuhan pasar; (b) fair treatment, membangun persaingan industry yang sehat berdasarkan karakteristik perbankan syariah dan bukan memberikan perlakuan khusus beradasrkan argument infant industry, (c) Gradual and sustainable approach, prioritas dan fokus pengembangan beradasarkan situasi dan kondisi serta dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, (d) Comply to sharia principle, pengaturan industri dan pengembangan infrastruktur yang sesuai dengan prinsip syariah.

Pelaksanaan pengembangan secara objektif pradigma kebijkan yang dimaksud, pada dasarnya dibagi dalam 4 (empat) fokus area pengembangan yang berdasarkan kerangka waktu dalam tiga tahap periode pencapaian. Empat fokus utama dimaksud, mencakup kepatuhan pada prinsip syariah, prinsip kehati-hatian dalam beroperasi, efesiensi operasional dan daya saing serta kesetabilan sistem perbankan. Tujuan dari proses pentahapan dimaksud, agar perkembangan sistem perbankan syariah dapat dilakukan dengan mantap berkesinambungan dan sesuai dengan permintaan riil.

4.2  Tantangan Pengembangan Sistem Perbankan Syariah

Sebelum mengemukakan tantangan pengembanagn sistem perbankan syariah, kami perlu mengemukakan beberapa hal. Pertama, perbankan syariah memiliki daya tahan yang relatif lebih kuat dalam menghadapi krisis ekonomi dan moneter di tahun 1998 s.d tahun 2000-an. Fakta hukum dimaksud, menunjukan bahwa dalam periode krisis ekonomi perbankan syariah diharapkan dapat berperan lebih besar dalam proses pemulihan perekonomian di Indonesia yang masih terus berlangsung dan masih terasa sampai tahun 2007. Kedua, nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro dan makro dapat menentukan perkembangan Bank Syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, nilai-nilai mikro dimaksud berarti menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati. Sedangkan nilai-nilai yang bersifat makro berarti menghendaki bahwa semua aktifitas perbankan syariah mengandung amar makruf dan nahi munkar sehingga perbankan syariah harus berkontribusi terhadap penciptaan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, kami disini memberikan jabaran secara singkat penerapan makna yang terkandung dari nilai-nilai tersebut.

  1. Nilai-Nilai yang Bersifat Mikro
  2. Shiddiq, memastikan bahwa pengelola bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran.
  3. Tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah.
  4. Amanah, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana, sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dengan pengelola dana.
  5. Fathanah, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetetif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank.
  6. Nilai-Nilai yang Bersifat Makro
  7. Kaidah zakat, mengkondisikan perilaku masyarakat yang lebih banyak berinvestasi dibandingkan dengan hanya menyimpan hartanya.
  8. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil dan melarang riba.
  9. Kaidah pelarangan judi atau maisir tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riil.
  10. Kaidah pelarangan gharar, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya dan menghindari ketidak jelasan.

Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah yang masih berada pada tahap awal pengembangan, beberapa hal penting yang perlu mendapatkan perhatian karena hal itu yang akan menjadi tantangan pengembangan sistem perbankan syariah antara lain.

  1. Kerangka dan perangkat pengaturan perbankan syariah yang belum lengkap, maka untuk mendukung kegiatan tersebut, perbankan syariah membutuhkan kerangka dan perangkat pengaturan yang sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Dan yang dibutuhkan, diantaranya (a) penciptaan instumen-instrumen keuangan serta aturan yang diharapkan; (b) penyusunan sistem peringatan dini; (c) penyusunan pedoman kode etik.
  2. Cakupan pasar masih terbatas, maka hal yang harus dilakukan adalah (a) mendukung terciptanya iklim yang kondusif; (b) penyederhanaan proses administrasi; (c) tersedianya informasi pasar/permintaan jasa perbankan syariah; (d) tersedianya SDM yang kompeten dan profesional dalam jumlahyang cukup.
  3. Kurang pemahaman produk dan jasa perbankan syariah, salah satu cara pemecahannya adalah dengan cara melalui upaya edukasi kepada publik secara terencana dan terkoordinasi.
  4. Instusi pendukung belum lengkap dan efektif, maka diperlukan upaya agar institusi pendukung dimaksud, lebih efektif dalam melaksanakan fungsinya, sehingga memberikan dampak positif terhadap pengembangan perbankan syariah.
  5. Skim pembiayaan bagi hasil perlu ditingkatkan.
  6. Pemenuhan standar keuangan syariah.

BAB III

KESIMPULAN

Dari ulasan di atas terlihat, Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara. Sedangkan perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain.

Meskipun prinsip-prinsip tersebut mungkin saja telah diterapkan dalam sejarah perekonomian Islam, namun baru pada akhir abad ke-20 mulai berdiri bank-bank Islam yang menerapkannya bagi lembaga-lembaga komersial swasta atau semi-swasta dalam komunitas muslim di dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin. Hukum Perbankan Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

As-Sunny, M. Tohir. Pengertian Hukum Perbankan Syariah. Artikel diakses pada 21 Desember 2011 dari http://mochtohir.com/index.php?option=comcontent&view=article&id=96:pengertian-hukum-perbankan-syariah&catid=44:syariah&Itemid=170.

Permana, Sugiri. Makalah ; Sengketa Perbankan Syariah. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, 2008.

Sohn, Alan. Perbankan Syariah. Artikel diakses pada 21 Desember 2011 dari id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah.

Sumitro, Warkum. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait. Jakarta : PT.Raja Grafindo. 1996.

Susanto, Burhanuddin. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Yogyakarta: UII Press. 2008.


[1] Sugiri Permana. Makalah ; Sengketa Perbankan Syariah. Hlm: 1.

[2] Burhanuddin Susanto. Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. (Yogyakarta : UII Press. 2008). Hlm: 7

[3] Op.Cit. Burhanudin Susanto. Hlm : 17

[4] Zainuddin Ali. Hukum Perbankan Syariah.(Jakarta : Sinar Grafika. 2010). Hlm: 1

[5] Warkum Sumitro. Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga yang terkait. (Jakarta : PT.Raja Grafindo. 1996) Hlm : 5

[6] Op. Cit. Zainuddin Ali. Hlm : 5

[7] Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia.

[8] Lembaga Studi Ilmu Kemasyarakatan

[9] M. Tohir As-Sunny. Pengertian Hukum Perbankan Syariah. Dikutip dari internet, www.mochtohir.com. tanggal 21 Desember 2011.

[10] Ibid.

By rahmatyudistiawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s