Pelaksanaan Putusan di Lingkungan Peradilan Agama oleh Rahmat Yudistiawan

BAB I

PENDAHULUAN

 

Peradilan Agama merupakan salah satu wadah bagi umat Islam pencari keadilan dalam merealisasikan rasa keadilan, norma serta nilai keislaman sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Disinilah peran Qadhi atau hakim agama dalam menegakkan keadilan dan memberantas kezhaliman yang ada. Di Indonesia, dalam merealisasikan dan melaksakan perintah tersebut ada tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, mulai dari jenis perkara yang disidangkan sesuai sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 tentang kewenangan absolut Peradilan Agama yang khusus menetapkan dan memutuskan perkara perdata masyarakat yang beragama Islam dan hal lainnya yang diatur dalam undang-undang. Dari jenis perkara tersebut diakhir sidang hakim akan memutus perkara sesuai dengan jenis perkaranya yang kelak hasilnya disebut dengan putusan atau penetapan.

Putusan merupakan hasil akhir dari sengketa. Putusan secara pengertian umum merupakan pernyataan hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan hakim di depan pesidangan.[1] Adapun produk hakim di Peradilan Agama yang dalam hal ini menjadi pembahasan kita, dari hasil pemeriksaan perkara di persidangan ada 2 macam berdasarkan pasal 60 Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidang atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidang atas perkara permohonan.[2]

Dari produk itulah yang selanjutnya menjadi pegangan dari para pihak yang dimenangkan untuk dapat melaksanakan tahap selanjutnya berupa pelaksanaan putusan atau eksekusi. Oleh karena itu, keberhasilan seseorang pencari keadilan untuk memulihkan, mengembalikan, ataupun memperoleh hak-haknya kembali masih menunggu dilaksanakannya putusan hakim tersebut oleh pihak lawan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui eksekusi putusan hakim oleh aparat hukum di pengadilan agama. Dari gambaran di atas, sebagai subjek hukum yang melaksanakan aturan hukum, perlulah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan eksekusi putusan, apa saja jenis-jenis pelaksanaan putusan yang diatur dan putusan apa saja yang dapat dieksekusi. Disinilah penulis akan berusaha menyampaikan salah satu hal penting dalam beracara di peradilan agama yang bertemakan “Pelaksanaan Putusan”.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    PELAKSANAAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA

Menurut Subekti yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah pelaksanaan suatu putusan yang sudah tidak dapat diubah lagi, hal itu ditaati secara sukarela oleh pihak yang bersengketa. Jadi di dalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud dengan kekuatan umum adalah polisi bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).[3]

Dalam bukunya Abdul Manan yang berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama disebutkan pelaksanaan putusan peradilan atau eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan putusan ini merupakan tujuan akhir dalam sebuah sengketa. Putusan yang dijalankan oleh pengadilan adalah putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setiap putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap tidak dapat di ganggu gugat.[4]

Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugika oleh pihak lain dapat dipulihkan melalu putusan hakim. Hal ini dapat tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah realisasi dari kewajiban para pihak untuk memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam putusan tersebut. Oleh karenanta, pelaksanaan putusan hakim dapat dilakukan:

  1. Secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa,
  2. Secara paksa dengan menggunakan alat negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela.

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya sesuai dengan kewenangannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri.

B.     JENIS-JENIS PELAKSANAAN PUTUSAN

Menurut Sudikno Mertokusumo[5], ada 3 macam bentuk pelaksanaan putusan atau eksekusi, antara lain:[6]

1.      Eksekusi yang diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 Rbg dimana seorang dihukum untuk Membayar sejumlah uang.

Apabila seseorang enggan untuk dengan sukarela memenuhi bunyi putusan dimana ia dihukum untuk membayar sejumlah uang, maka apabila sebelum putusan dijatuhkan telah dilakukan sita jaminan, maka sita jaminan itu setelah dinyatakan sah dan berharga menjadi sita eksekutorial. Kemudian eksekusi dilakukan dengan cara melelang barang milik orang yang dikalahkan, sehingga mencukupi jumlah yang harus dibayar menurut putusan hakim dan ditambah semua biaya sehubungan dengan pelaksanaan putusan tersebut.

Apabila sebelumnya belum dilakukan sita jaminan, maka eksekusi dilanjutkan dengan menyita sekian banyak barang-barang bergerak, apabila tidak cukup juga barang-barang tidak bergerak milik pihak yang dikalahkan sehingga cukup untuk membayar jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan beserta biaya-biaya pelaksanaan putusan tersebut. Penyitaan yang dilakukan ini disebut sita eksekutorial.

2.      Eksekusi yang diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 Rbg dimana seorang dihukum untuk Melaksanakan suatu perbuatan.

Pasal 225 HIR mengatur tentang beberapa hal mengadili perkara yang istimewa. Apabila sesorang dihukum untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu tetapi ia tidak mau melakukannya maka hakim tidak dapat memaksa terhukum untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan tetapi hakim dapat menilai perbuatan tergugat dalam jumlah uang, lalu tergugat dihukum untuk membayar sejumlah  uang untuk mengganti pekerjaan yang harus dilakukannya berdasarkan putusan hakim terdahulu. Untuk menilai besarnya penggantian ini adalah wewenang Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Dengan demikian maka dapatlah dianggap bahwa putusan hakim yang semula tidak berlaku lagi, atau dengan lain perkataan putusan yang semula ditarik kembali, dan Ketua Pengadilan Agama mengganti putusan tersebut dengan putusan lain. Perubahan putusan ini dilakukan oleh Ketua Pengadilan Agama yang memimpin eksekusi tersebut, jadi tidak didalam sidang terbuka.

3.      Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut eksekusi riil yang diatur dalam pasal 1033 Rv.

Yang dimaksudkan eksekusi riil dalam ketentuan pasal 1033 Rv. adalah dilaksanakan putusan yang memerintahkan pengosongan atas benda tidak bergerak. Dalam praktek di pengadilan, tergugat yang dihukum untuk mengosongkan benda tidak bergerak tersebut setelah terlebih dahulu ditegur, untuk mengosongkan dan menyerahkan benda tidak bergerak tersebut kepada penggugat selaku pihak yang dimenangkan.[7]

Sementara dalam bukunya Sulaikin Lubis dkk. menambahkan satu lagi bentuk eksekusi yaitu Eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang yang terdapat dalam pasal 200 ayat 1 HIR, pasal 218 ayat 2 R.Bg.[8] Mengenai cara melakukan penjualan barang-barang yang disita dalam hal pelaksanaan eksekusi riil dalam bentuk penjualan lelang, isi ketentuan pokoknya antara lain:

  1. Penjualan dilakukan dengan pertolongan Kantor Lelang;
  2. Urutan-urutan barang yang akan dilelang ditunjuk oleh yang terkena lelang jika ia mau;
  3. Jika jumlah yang harus dibayar menurut putusan dan biaya pelaksanaan putusan dianggap telah tercapai, maka pelelangan segera dihentikan. Baran-barang selebihnya segera dikembalikan kepada yang terkena lelang;
  4. Sebelum pelelangan, terlebih dahulu harus diumumkan menurut kebiasaan setempat dan baru dapat dilaksanakan 8 hari setelah penyitaan;
  5. Jika yang dilelang terasuk benda yang tidak bergerak maka harus diumumkan dalam dua kali dengan selang waktu 15 hari;
  6. Jika yang dilelang menyangkut benda tidak bergerak lebih dari Rp.1000.- harus diumumkan satu kali dalam surat kabar yang terbit di kota itu paling lambat 14 hari sebelum pelelangan;
  7. Jika harga lelang telah dibayar, kepada pembeli diberikan kwitansi tanda lunas dan selain itu pula hak atas barang tidak bergerak tersebut beralih kepada pembeli;
  8. Orang yang terkena lelang dan keluarganya serta sanak saudaranya harus menyerahkan barang tidak bergerak itu secara kosong kepada pembeli.

 C.    PUTUSAN YANG DAPAT DIEKSEKUSI

Di dalam dunia peradilan, putusan yang dapat dieksekusi ada beberapa jenis atau syarat-syarat pelaksanaannya, yaitu:

1.      Putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap.

Tindakan eksekusi biasanya baru menjadi suatu masalah apabila pihak yang kalah ialah pihak Tergugat, dalam tahap eksekusi kedudukannya menjadi pihak tereksekusi. Sedang bila pihak Penggugat yang kalah dalam perkara pada lazimnya, bahkan menurut logika tidak ada putusan yang perlu dieksekusi. Hal ini sesuai dengan sifat sengketa dan status para pihak dalam suatu perkara. Pihak penggugat bertindak selaku pihak yang meminta kepada pengadilan agar pihak tergugat dihukum untuk menyerahkan suatu barang, mengosongkan rumah atau sebidang tanah, melakukan sesuatu, menghentikan sesuatu atau membayar sejumlah uang. Salah satu hukuman seperti itulah yang selalu terdapat dalam putusan, apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh pengadilan dan harus dipenuhi dan ditaati pihak tergugat sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu bila kita berbicara mengenai eksekusi putusan adalah tindakan yang perlu dilakukan untuk memenuhi tuntutan penggugat kepada tergugat.

Tidak terhadap semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum eksekutorial, artinya tidak terhadap semua putusan pengadilan dapat dieksekusi. Putusan yang belum dapat dieksekusi adalah putusan yang belum dapat dijalankan. Pada prinsipnya hanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dapat dijalankan.

Pada dasarnya putusan yang dapat dieksekusi adalah Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, karena dalam putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap telah terkandung wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara pihak yang berperkara sudah tetap dan pasti yaitu, hubungan hukum itu mesti ditaati dan mesti dipenuhi oleh pihak yang dihukum (Pihak tergugat) baik secara sukarela maupun secara paksa dengan bantuan kekuatan umum.[9]

Dari keterangan diatas dapat dikatakan bahwa, selama putusan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, upaya dan tindakan eksekusi belum berfungsi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa terhitung sejak tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah), tidak mau mentaati dan memenuhi putusan secara sukarela.

Pengecualian terhadap jenis putusan ini dimana eksekusi tetap dapat dilaksanakan walaupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap berdasarkan Undang-undang adalah:

a. Pelaksanaan Putusan Serta Merta, Putusan Yang Dapat Dilaksanakan Lebih Dahulu (vitvoerbaar by vooraad)

Menurut Pasal 180, ayat (1) HIR, eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap putusan pengadilan sekalipun putusan yang bersangkutan belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Pasal ini memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permintaan agar putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dahulu, sekalipun terhadap putusan itu pihak tergugat mengajukan banding atau kasasi.

b. Pelaksanaan Putusan Provisional

Pasal 180 ayat (1) HIR juga mengenal putusan provisi yaitu tuntutan lebih dahulu yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau tuntutan provisi, maka putusan provisi tersebut dapat dilaksanakan (dieksekusi) sekalipun perkara pokoknya belum diputus (mendahului).

c. Akta Perdamaian.

Pengecualian ini diatur dalam pasal 130 HIR akta perdamaian yang dibuat dipersidangan oleh hakim dapat dijalankan eksekusi tak ubahnya seperti putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Maka sejak tanggal lahirnya akta perdamaian telah melekat pulalah kekuatan eksekutorial pada dirinya walaupun ia tidak merupakan putusan pengadilan yang memutus sengketa.

d. Eksekusi terhadap Grosse Akta

Sesuai Pasal 224 HIR eksekusi yang dijalankan ialah memenuhi isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Pasal ini memperbolehkan eksekusi terhadap perjanjian, asal perjanjian itu berbentuk grosse akta. Jadi perjanjian dengan bentuk grosse akta telah dilekati oleh kekuatan eksekutorial.[10]

2.      Putusan  Tidak dijalankan secara Sukarela

Putusan yang dimaksud adalah dikarenakan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (aan maning) oleh ketua Pengadilan Agama. Ada dua cara menjalankan isi putusan, yaitu:

1. Secara Sukarela

Pihak yang kalah (tergugat) memenuhi sendiri dengan sempurna isi putusan pengadilan. Tergugat tanpa paksaan dari pihak manapun, menjalankan pemenuhan hubungan hukum yang dijatuhkan kepadanya. Oleh karena pihak tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan kepada penggugat, berarti isi putusan telah selesai dilaksanakan maka tidak diperlukan lagi tindakan paksa kepadanya (eksekusi).

Untuk menjamin pelaksanaan isi putusan secara sukarela maka hendaknya pengadilan membuat berita acara pemenuhan putusan secara sukarela dengan disaksikan dua orang saksi yang dilaksanakan ditempat putusan tersebut dipenuhi dan   ditandatangani oleh jurusita pengadilan, dua orang saksi dan para pihak sendiri (Penggugat dan Tergugat). Maksudnya agar kelak ada pembuktian yang dapat dijadikan pegangan oleh hakim. Keuntungan menjalankan amar putusan secara sukarela adalah terhindar dari pembebanan biaya eksekusi dan kerugian moral.

2. Menjalankan Putusan dengan jalan Eksekusi

Terjadi bila pihak yang kalah tidak mau menjalankan amar putusan secara sukarela, sehingga diperlukan tindakan paksa yang disebut eksekusi agar pihak yang kalah dalam hal ini tergugat mau menjalankan isi putusan pengadilan.

Pengadilan dapat mengutus jurusita Pengadilan untuk melakukan eksekusi bahkan bila diperlukan dapat dimintakan bantuan kekuatan umum. Kerugian yang harus ditanggung oleh tergugat adalah harus membayar biaya eksekusi yang untuk saat ini relatif mahal, disamping itu dia juga harus menanggung beban moral yang tidak sedikit.

3.      Putusan yang dapat dieksekusi bersifat Kondemnator

Maksud putusan yang bersifat kondemnator adalah putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur “Penghukuman”, sedang putusan yang amar atau diktumnya tidak mengandung unsur penghukuman tidak dapat dieksekusi (Non-eksekutabel).

Menurut sifatnya amar atau diktum putusan dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu:

a)     Putusan Condemnator, yaitu yang amar putusannya berbunyi “Menghukum dan seterusnya”;

b)     Putusan Declarator, yaitu yang amar putusannya menyatakan suatu keadaan sebagai sesuatu keadaan yang sah menurut hukum, dan

c)     Putusan yang Konstitutif, yaitu yang amarnya menciptakan suatu keadaan baru.[11]

4.      Eksekusi  atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama

Asas ini diatur dalam pasal 195 ayat(1) HIR yaitu jika ada putusan yang dalam tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh  satu Pengadilan Agama, maka eksekusi atas putusan tersebut berada di bawah perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan. Eksekusi secara nyata dilakukan oleh Panitera atau jurusita berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Agama yang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Tanpa surat penetapan syarat formal eksekusi belum mamadai. Perintah eksekusi menurut Pasal 197 ayat (1) HIR mesti dengan surat penetapan, tidak diperkenankan secara lisan dan ini merupakan syarat imperatif. Bentuk ini sangat sesuai dengan tujuan penegakan dan kepastian hukum serta pertanggungjawabannya. Karena dengan adanya surat penetapan maka akan tampak jelas dan terinci batas-batas eksekusi yang akan dijalankan oleh jurusita dan panitera, disamping hakim akan mudah melakukan pengawasan terhadap eksekusi tersebut.[12]

 

BAB III

KESIMPULAN

 

Dari uraian di atas dapatlah kita ambil sekelumit kesimpulan dalam penjelasan tentang pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan atau yang dapat disebut juga dengan eksekusi merupakan akhir dari suatu perkara yang merupakan hasil daripada apa yang dituntut oleh penggugat yang merasa ia dirugikan atau orang yang merasa haknya diperkosa oleh orang lain yang diputuskan melalui perangkat Negara dalam hal ini yaitu pengadilan.

Pelaksanaan putusan itu terjadi karena perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan yang dulu memeriksa dan memutus perkaranya dalam tingkat yang pertama. Apabila pelaksanaan itu seluruhnya atau sebagian harus dilakukan diluar wilayah hukum pengadilan tersebut, maka ketua pengadilan tersebut meminta perantara dan bantuan ketua pengadilan di wilayah yang bersangkutan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

Lubis, Sulaikin, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008.

Muljono, Wahju, Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU RI No. 3 Th. 2006), Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Subekti, Hukum Acara Perdata, Bandung: Binacipta, 1989.

Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: PT. Gramedia 1991.

Rudini Silaban, Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi), artikel diposkan pada tanggal 29 September 2009 dari http://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi%E2%80%9D/

Mansari Kaisar Sigli, Pelaksanaan Putusan Peradilan, artikel diposkan pada tanggal 03 Oktober 2011 dari http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2011/10/pelaksanaan-putusan-peradilan.html


[1] Dr. Wahju Muljono, SH., Kn., Teori dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia) hlm. 137.

[2] Amandemen Undang-undang Peradilan Agama (UU. RI No. 3 Th. 2006) dan UU. RI No. 50 Th. 2009 Perubahan Kedua atas UU No. 7 th. 1989.

[3] Prof. R. Subekti, S.H., Hukum Acara Perdata, cet. 3, (Bandung; Binacipta, 1989) hlm.130.

[4] Mansari Kaisar Sigli, Pelaksanaan Putusan Peradilan, artikel diposkan pada tanggal 03 Oktober 2011 dari http://mansaripayalinteung.blogspot.com/2011/10/pelaksanaan-putusan-peradilan.html

[5] Yang dikutip oleh Dr. Abdul manan SH,SIP, M.Hum dalam bukunya “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”

[6] Ibid.

[7] Rudini Silaban, Pelaksanaan Putusan Hakim (Eksekusi), artikel diposkan pada tanggal 29 September 2009 dari http://rudini76ban.wordpress.com/2009/09/29/%E2%80%9Cpelaksanaan-putusan-hakim-eksekusi%E2%80%9D/

[8] Hj. Sulaikin Lubis, SH., MH., et al., Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, cet. 3, (Jakarta; Kencana, 2008) hlm.175.

[9] M. Yahya Harahap, SH., Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cet.3, (Jakarta:PT. Gramedia,1991), hlm. 6.

[10] Ibid, hlm. 7-9.

[11] Prof. R.Subekti SH., Op.cit, hlm. 127.

[12] M. Yahya Harahap, SH..Op.Cit., hlm. 18.

By rahmatyudistiawan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s